Enter your keyword

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LKjIP 2016 1

BAB I
PENDAHULUAN

  1.  LATAR BELAKANG
    Konsep pembangunan merupakan suatu upaya terarah, sistematis yang dilakukan menuju perubahan yang lebih baik dari kondisi terdahulu. Perubahan yang dimaksud adalah gerakan menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Pada gilirannya diharapkan upaya ini mampu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan masyarakat pencari kerja dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan, komitmen pembangunan di bidang social dan ketenagakerjaan tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan tahun 2016-2021, yaitu upaya memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda utama pembangunan daerah tersebut sesungguhnya merupakan respon atas permasalahan kemiskinan yang masih cukup tinggi termasuk didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.
    Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi> Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.
    Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
    Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mencakup Program pelayanan dan rehabilitasi social, Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Program Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan Sosial, program Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan
    Untuk mengetahui kinerja Pemeritah Kabupaten Lamongan di bidang Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, maka tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :
  1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. PP No.8 Th. 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
    LKjIP 2016 3 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Inpres No. 5 Th. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  9. Permendagri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat

dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya polapikir yang terukur untuk dapat memberdayakan funfsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi,politik dan budaya.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan atas kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yang bersih, dan bertanggungjawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:
a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.
b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan.
Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh pemerintah.
Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:
1. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LKjIP 2016 5
telah dilakukan selama 1 (satu) tahun, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.
2. Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :
1. Sekretariat, yang terdiri atas :
1.1. Sub Bagian Umum.
1.2. Sub Bagian Keuangan.
1.3. Sub Bagian Program.
2. Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial.
2.1. Seksi Bina Swadaya dan Penyuluhan.
2.2. Seksi Perlindungan Sosial.
2.3. Seksi Pemberdayaan Panti Sosial Kepahlawanan dan Kejuangan.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial.
3.1. Seksi Rehabilitasi Penyakit Sosial dan Lanjut Usia.
3.2. Seksi Rehabilitasi Bencana dan Daerah Kumuh.
3.3. Seksi Bantuan Sosial.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4.1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.
4.2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4.3. Seksi Transmigrasi.
5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
5.1. Seksi Norma Kerja.
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LKjIP 2016 6
5.2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi di bawah ini :