DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Artikel Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LAMONGAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA ( APE ) TAHUN 2021

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dan peran pimpinan dan stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender ( PUG ), maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI menyampaikan pengahrgaan yang disebut Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) berarti suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai untuk menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Tiga Kategori Penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) :1.      Tingkat Pratama ( Pemula)2.      Tingkat Madya ( Pengembangan )3.      Tingkat Utama ( Peletakan Dasar dan Keberlanjutan )4.      Tingkat MentorPada hari ini Rabu (13 Oktober 2021) Kabupaten Lamongan menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)  kategori Madya. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dinilai dari 7 komponen kunci yang disebut 7 prasyarat gender, terdiri dari:1.      Komitmen2.      Kebijakan3.      Kelembagaan4.      Sumber Daya Manusia dan Anggaran5.      Alat Analisis Gender6.      Data Gender7.      Partisipasi MasyarakatPemerintah Kabupaten Lamongan telah berkomitmen dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.Dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya kebijakan yang berpihak pada PUG antara lain RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 terdapat indikator tujuan dalam pencapaian Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.Misi 2 : Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah.Misi 5 : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Damai Dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal.            Di Kabupaten Lamongan telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dengan Keputusan Bupati Nomor 188/634/KEP/413.013/2019. Implementasi PUG di Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama lintas sektor dari OPD sebagai anggota Pokja PUG serta dukungan dari Ormas, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Media Massa. 

Selengkapnya
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Selengkapnya
Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Sekolah Ramah Anak (SRA) mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Selengkapnya
Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan. Selain sebagai unit layanan, PUSPAGA juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaiamana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga. Layanan PUSPAGA berfungsi sebagai One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam menjalankan programnya layanan PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor, jika tidak minimum layanan konseling/konsultasi dilakukan oleh sarjana dari latar pendidikan terkait keluarga seperti (Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Sarjana Kesejahteraan Sosial, Sarjana Bimbingan Konseling, dan lain sebagainya) yang sudah terlatih.source : kla.id

Selengkapnya