DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kategori informasi

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021 RAIH KATEGORI "BAIK"

Berdasarkan Permenpan dan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan jangka waktu minimal 1 kali setahun. Hasil survei tersebut kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa, website, dan media sosial baik dalam bentuk skoring/angka absolut, atau dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk).Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pengguna layanan melalui kuesioner yang sudah disebar kepada 400 responden. Adapun hasil survei terkait kepuasan masyarakat tahun 2021 meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Persyaratan2. Prosedur layanan3. Waktu pelayanan4. Kedisiplinan Petugas5. Kompetensi/kemampuan petugas6. Perilaku Petugas7. Penanganan pengaduan8. Sarana dan prasarana9. Pembinaan/Pendampingan Pelayanan10. Kenyamanan Unit Pelayanan Berdasarkan kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan pada periode Tahun 2021, Dinas PMD Kabupaten Lamongan memperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,96 atau masuk dalam peringkat/ kategori B (Baik).

Selengkapnya
AYO SUKSESKAN PILKADES SERENTAK - MINGGU, 26 JUNI 2022

"AYO SUKSES PILKADES SERENTAK" Minggu, 26 Juni 2022Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lamongan#pilkadesserentak2022

Selengkapnya
SK PPID DPMD KABUPATEN LAMONGAN

Berikut ini SK Pembentukan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN :SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021SK PERUBAHAN PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021SK PPID PEMBANTU DPMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

Selengkapnya
PPID DPMD KABUPATEN LAMONGAN

Selayang Pandang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu DPMD Kabupaten LamonganUndang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  mengamanatkan , setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah  kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana.Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik  harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.Demikian di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, PPID Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, sedang Badan Publik / SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik /SKPD.PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 dibentuk berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN No. 48 Tahun 2019, yang bertugas :PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan  informasi;2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi Publik;5. Pengujian Konsekuensi;6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi Publik yang dapat diakses;8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Selengkapnya
HARI KESEHATAN DUNIA

World Health Day atau Hari Kesehatan Dunia dirayakan setiap tahun pada tanggal 7 April. Perayaan ini juga dilakukan untuk menandai didirikannya organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) pada tahun 1948.Pada 1948, WHO mengadakan Majelis Kesehatan Dunia untuk pertama kalinya. Pada agenda tersebut, majelis memutuskan untuk merayakan 7 April sebagai Hari Kesehatan Dunia yang dirayakan pertama kalinya pada 1950.World Health Day ini setiap tahun memperhatikan topik kesehatan tertentu yang menjadi perhatian orang-orang di seluruh dunia. Tema Hari Kesehatan Internasional tahun 2021 ini adalah "Building a fairer, healthier world" (Membangun dunia yang lebih adil dan lebih sehat).#worldhealthday #salamsehat #sobatdesakinilebihtahu @who @humas_lamongan @diskominfolmg 

Selengkapnya