Berita

Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Lamongan atas penyampaian pandangan umum tujuh fraksi mengenai Nota Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, Selasa (16/08/2016) kemarin. Rapat Paripurna tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Lamongan H.Kaharudin, SH.

Dalam Rapat paripurna tersebut nampak hadir Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, juga turut hadir Pimpinan Dewan lainnya yaitu H. Abdul Ghofur dan H.Sonhadji Zainudin Se,MM, Forkopimda dan jajaran SKPD dan Camat se Kabupaten Lamongan.

Dalam penyampaiannya, Bupati Lamongan memberikan jawaban atas Pandangan Umum dari ketujuh fraksi dengan beberapa point penting, diantaranya mengenai pencapaian Target Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan akan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan cara memaksimalkan petugas-petugas yang ada karena target yang ada tersebut merupakan potensi yang ada.

Pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan potensi yang ada dan terukur yang mampu terbayar oleh wajib pajak. Sedangkan mengenai penurunan retribusi daerah disebabkan oleh hilangnya Retribusi Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi karena adanya peninjauan ulang dasar hukum pemungutan retribusi tersebut.

Terhadap penurunan target lain-lain Pendapatan Yang Sah disebabkan karena adanya pergeseran Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan dari Penerimaan Lain-lain pada Anggaran berjalan berubah menjadi Komponen Dana Alokasi khusus non Fisik pada komponen Dana Perimbangan.

Serapan Belanja Daerah Tahun 2016 pada Semester 1 , pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada managemen kas, sedangkan pelaksanaan managemen kas tersebut telah dilakukan pemantauan dan dilaporkan secara rutin kepada Kementrian Keuangan sehingga setiap kegiatan SKPD harus dilaksanakan dengan disiplin dan tepat waktu dan apabila tidak dilakukan maka terkena sanksi. Dengan demikian pencapaian penyerapan belanja daerah dalam semester pertama sudah sesuai dengan managemen kas yang direncanakan.

Anggaran untuk pendidikan yang mencapai 20 persen, diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana dan prasarana bidang pendidikan, selain itu juga disediakan bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, akan mendapat layanan pendidikan secara gratis yang telah disediakan 20% kuota bagi seluruh lembaga pendidikan.

Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat ditingkat desa Pemerintah Daerah menambah jumlah mobil sehat secara bertahap untuk setiap desa. Selain itu untuk peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan  dengan menambah alat-alat medis maupun non medis dan dalam peningkatan pelayanan kesehatan telah dilakukan sosialisasi ke setiap pegawai untuk melayani pasien dengan baik yang tertuang dalam Layanan Sepenuh Hati di RSUD Ngimbang dan RSUD Soegiri. Untuk pelayanan masyarakat miskin selalu di gratiskan dengan mencukupi syarat tertentu.

Memberikan alokasi anggaran yang cukup dan melakukan pengawasan yang serius terhadap Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan sehingga kualitas infrastruktur sesuai yang diharapkan. Adapun program untuk percepatan pembangunan desa, seperti pembangunan dan perbaikan jalan irigasi, bendungan, waduk dan embung desa, jalan lintas desa maupun jalan-jalan pertanian, serta lebih serius dalam kontrol kualitas pembangunan.

Dalam rangka peningkatan produksi di sektor pertanian secara umum yaitu perikanan, peternakan dan perkebunan melalui bantuan sarana produksi, penyuluhan, bantuan modal dan perbaikan prasarana jalan produksi, saluran irigasi. Sedangkan untuk sektor industri, perdagangan dan UMKM sebagai upaya meningkatkan produksi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi lokal, melalui pelatihan, fasilitasi legalitas, bantuan alat produksi dan bantuan modal. Untuk mendukung pemasaran produk lokal dengan cara mengikuti event pameran dan promosi, dalam lingkup lokal, regional dan nasional. (Ans/Fz)