Menjadi bagian dari 7 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Lamongan berkomitmen untuk bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan stakeholders dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah.
Tim yang dikukuhkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Ballroom Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, pada Kamis (15/12), terdiri dari Kabupaten Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, dan Lumajang. Setelah dikukuhkannya Tim tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat melalui inklusi keuangan.
Di depan kepala daerah yang hadir, Khofifah mengatakan, para pemimpin daerah diharapkan menggencarkan program TPAKD untuk mendorong kredit pembiayaan melawat rentenir melalui literasi keuangan kepada masyarakat.
"Literasi keuangan ini menjadi bagian yang sangat penting ketika kita sangat mungkin dari sisi keuangan tinggi. Literasi keuangannya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi disparitas seperti saat ini, sehingga menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun literasi keuangan di lingkungan masyarakat," kata Khofifah.
Selain itu, untuk mereduksi sebaran rentenir, Khofifah menekan untuk pemerintah daerah harus mendampingi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sudah mendapatkan serifikasi dari OJK. "LKM yang sudah menerima sertifikat dari OJK memang masih kecil, tapi Saya berharap bahwa ini akan terus mendapatkan pendampingan terutama dari bupati wakil bupati yang hadir," imbuh Khofifah.
Untuk dapat meningkatkan akses keuangan daerah, Khofifah berharap 7 daerah yang di kukuhkan dapat meningkatkan potensi daerah melalui Desa Devisa maupun Pertanian.
"Desa devisa adalah pintu masuk untuk melakukan keuangan ingklusi dan literasi keuangan sekaligus bisa di lakukan secara lebih, ini akan jadi yang terdekat dan paling cepat untuk mereplikasi yang menjadi tempat belajar. Dan masing masing kabupaten/kota sangat baik sekali untuk melakukan percepatan pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono dalam laporannya mengatakan, terdapat 3 tantangan yang dihadapi TPAKD diantaranya meningkatkan optimisme masyarakat, mempercepat penyaluran KUR dan KURDA, dan mensinergikan TPAKD.
"Optimalkan peran platform digital, dan sinkronisasai data UMKM antar anggota TPAKD sehingga dapat terintegrasi dan mempermudah penyaluran KUR dan KURDA agar program-program pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dapat berkesinambungan. Dan jangan lupa kolaborasi antar anggota TPAKD baik provinsi maupun Kota/Kabupaten untuk mensinergikan program-program kerjanya sehingga dapat selaras dengan local wisdom dan local needs," katanya
Selain itu, sebagai penguatan perekonomian daerah, di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berkomitmen melalui berbagai upaya, mulai dari memfasilitasi UMKM yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah dengan memberikan NIB, PIRT, Label Halal, BPOM, merek dan lainnya. Hingga memfasilitasi penyediaan modal melalui PNM, KUR, Koperasi, hingga lainnya.
| Hari Ini | 0 |
| Kemarin | 0 |
| Minggu Ini | 0 |
| Minggu Lalu | 0 |
| Bulan Ini | 0 |
| Bulan Lalu | 0 |
| Tahun Ini | 0 |
| Semua | 0 |
#LamonganMegilan