DPRD Kabupaten Lamongan kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Selasa (15/6/2021) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan.
Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur menyampaikan apresiasi pada semua pihak karena telah berhasil dalam proses pertanggungjawaban APBD tahun 2020 meski ada silang pendapat.
"Kami menyadari dalam tiap pembahasan silang pendapat antara eksekutif dan legislatif dalam proses pertanggungjawaban APBD tahun 2020," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mendapatkan SAKIP dengan predikat nilai A atas akuntabilitas kinerja pemerintahannya dari KEMENPAN RB. Lalu mendapatkan nilai tertinggi peringkat nomer 3 secara nasional dan nomor 1 di Provinsi Jawa Timur dalam hal pemberantasan korupsi dari KPK.
Salah satu anggota Badan Anggaran DPRD, Ahmad, menyampaikan bahwa pembahasan RAPERDA Lamongan sudah cermat dan sesuai dengan mekanisme.
"Berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anggaran menyampaikan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 telah dilakukan pembahasan secara cermat sesuai mekanisme yang berlaku, serta telah disepakati antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan dapat diterima," ujarnya.
PEMKAB Lamongan telah menyelesaikan secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan disetujuinya RAPERDA menjadi PERDA.
Dengan berbagai capaian yang diperoleh, Bupati Lamongan menegaskan akan tetap berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah.
"Kami akan terus berupaya bekerja keras dalam pengelolahan keuangan daerah agar ke depan terus berjalan dapat berjalan lebih baik lagi.", ujar Bupati Yuhronur.
| Hari Ini | 0 |
| Kemarin | 0 |
| Minggu Ini | 0 |
| Minggu Lalu | 0 |
| Bulan Ini | 0 |
| Bulan Lalu | 0 |
| Tahun Ini | 0 |
| Semua | 0 |
#LamonganMegilan