DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Arsip Artikel

SAKIP 2018

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2018 : NODOKUMENDOWNLOAD1.IKU DPPPA 2018KLIK DISINI 2.RENJA 2018KLIK DISINI 3.PERJANJIAN KINERJA DPPPA 2018KLIK DISINI 4.RENCANA AKSI KLIK DISINI 5.PROSES BISNIS KLIK DISINI6.LKjIP 2018KLIK DISINI7.PAPARAN SAKIPKLIK DISINI 8.RKA 2018KLIK DISINI 9.DPA 2018KLIK DISINI 

Selengkapnya
SAKIP 2019

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2019 : NODOKUMENDOWNLOAD1.IKU DPPPA 2019KLIK DISINI 2.RENJA 2019KLIK DISINI 3.PERJANJIAN KINERJA DPPPA 2019KLIK DISINI 4.RENCANA AKSI KLIK DISINI 5.PROSES BISNIS KLIK DISINI6.LKjIP 2019KLIK DISINI7.PAPARAN SAKIPKLIK DISINI 8.RKA 2019KLIK DISINI 9.DPA 2019KLIK DISINI 

Selengkapnya
SAKIP 2020

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2020 : NODOKUMENDOWNLOAD1.IKU DPPPA 2020 KLIK DISINI 2.RENJA 2020KLIK DISINI 3.PERJANJIAN KINERJA DPPPA 2020KLIK DISINI 4.RENCANA AKSI KLIK DISINI 5.PROSES BISNIS KLIK DISINI6.LKjIP 2020KLIK DISINI7.PAPARAN SAKIPKLIK DISINI 8.RKA 2020KLIK DISINI 9.DPA 2020KLIK DISINI 

Selengkapnya
REFORMASI BIROKRASI

Untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional maka diwujudkan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Berikut merupakan kelengkapan dokumen Reformasi Birokrasi Dinas PPPA : NODOKUMENDOWNLOAD1.SK KEPALA DINAS TENTANG REFORMASI BIROKRASI KLIK DISINI2.SK TIM POKJA RB KLIK DISINI3.RENJA RB 2021KLIK DISINI 4.RENJA RB 2022 KLIK DISINI5.MONEV RENJA RBKLIK DISINI6.LAPORAN PELAKSANAAN/TINDAK LANJUT REFORMASI BIROKRASI KLIK DISINI

Selengkapnya
SAKIP 2021

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2021 : NODOKUMENDOWNLOAD1.IKU DPPPA 2021 KLIK DISINI 2.RENJA 2021KLIK DISINI 3.PERJANJIAN KINERJA DPPPA 2021 KLIK DISINI 4.RENCANA AKSI KLIK DISINI 5.PROSES BISNIS KLIK DISINI6.POHON KINERJA KLIK DISINI 7.LKjIP 2021KLIK DISINI8.LAPORAN KINERJA INDIVIDU TB 1 2021KLIK DISINI9. LAPORAN KINERJA INDIVIDU TB 2 2021KLIK DISINI  10.LAPORAN KINERJA INDIVIDU TB 3 2021 KLIK DISINI 11.LAPORAN KINERJA INDIVIDU TB 4 2021 KLIK DISINI 12.INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021 KLIK DISINI 13.PAPARAN SAKIPKLIK DISINI 14.RKA 2021KLIK DISINI 15.DPA 2021KLIK DISINI 

Selengkapnya
SAKIP 2022

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2022 :NODOKUMENDOWNLOAD1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 -2026 KLIK DISINI2.INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPPPA 2022KLIK DISINI3.RENCANA KERJA (RENJA) 2022 KLIK DISINI4.PERJANJIAN KINERJA 2022 KLIK DISINI 5.RENCANA AKSI 2022 KLIK DISINI6.PROSES BISNISKLIK DISINI7.POHON KINERJA KLIK DISINI 8.LKjIP DPPPA KLIK DISINI 9.IKI DPPPA 2022 KLIK DISINI 10.LAPORAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN 1 KLIK DISINI 11.LAPORAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN 2 KLIK DISINI  12.PAPARAN SAKIP KLIK DISINI13RKA 2022KLIK DISINI14DPA 2022KLIK DISINI

Selengkapnya