Berita
30 Januari
2025
PERANGKAT DESA UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN DESA - PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN DPD PPDI KABUPATEN LAMONGAN PERIODE 2025-2030

LAMONGAN – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Widhi Hartono, SE., S.Sos melantik DPD PPDI Kabupaten Lamongan periode 2025-2030 di Gedung Sport Center atau Gor Lamongan, Kamis (30/01/2025). Pelantikan DPD PPDI Kabupaten Lamongan disaksikan langsung Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA., M.EK, segenap jajaran forkopimda, Camat, Inspektur, sejumlah Kepala OPD dan segenap perangkat desa se-Kabupaten Lamongan.
Kegiatan diawali dengan prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan Pengurus DPD PPDI Kabupaten Lamongan periode 2025-2030, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, diantaranya dari Ketua Terpilih DPD PPDI Kabupaten Lamongan, Ahmad Muhammad As’ad, SH, sambutan Ketua DPN PPDI, Widhi Hartono, SE., S.Sos dan terakhir sambutan sekaligus arahan dari Bupati Lamongan, Pak Yes.
Sebagai Ketua Umum DPD PPDI Kabupaten Lamongan Ahmad Muhammad As'ad menegaskan akan menyusun program kerja selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hal tersebut wujud sinergi yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan.
Ketua DPN PPDI Pusat Widhi Hartono meminta kepada DPD PPDI Kabupaten Lamongan yang baru dilantik untuk mengutamakan pelayanan masyarakat dan meneruskan pembangunan desa.
"Pertama saya ucapkan selamat dan sukses kepada jajaran DPD PPDI Kabupaten Lamongan yang baru dilantik. Saya yakin PPDI mempunyai peran besar dalam mensukseskan pembangunan di negara kita. Karena pembangunan desa merupakan lokomotif yang bisa membawa kemajuan daerah menuju kemajuan bangsa," tutur Pak Yes dalam sambutannya.
Pak Yes juga menegaskan agar PPDI Kabupaten Lamongan mendukung terwujudnya program swasembada pangan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemkab Lamongan telah mencanangkan penggunaan dana desa untuk pertanian, dengan minimal angka 20 persen.