Berita

LAMONGAN - Dalam rangka memperingati HUT Perpustakaan Nasional RI ke 43 serta hari buku nasional, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2023. Sosialisasi dilaksanakan secara onsite di Aula Cendekia, Pusat Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Lamongan pada rabu, 17 Mei. Kegiatan ini dihadiri oleh 120 peserta yang terdiri dari unsur OPD terkait, Camat dan Kepala Desa Binaan program Desaku Pintar Kabupaten Lamongan.

Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial kembali dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan pada 2023. Kegiatan diawali dengan sosialisasi setelah sebelumnya dilakukan seleksi pada perpustakaan desa program Desaku Pintar yang telah menjadi mitra. Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, Farah Damayanti Zubaidah.

Dalam sambutannya, Farah Damayanti Zubaidah menyampaikan bahwa paradigma lama yang masih menganggap perpustakaan sebagai gudangnya buku perlu diubah dan beralih menuju paradigm baru yakni menjadikan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beliau juga berharap dapat membangun pemahaman peserta mengenai kebijakan dan konsep program TPBIS sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat. Serta dengan terselenggaranya sosialisasi ini akan lahir persepsi yang sama terkait program TPBIS, sehingga ke depannya dapat bersama-sama mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui bahan bacaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan.

“Juga membangun pemahaman peserta mengenai tahapan dan jadwal implementasi program, serta membangun kesadaran dan komitmen peserta untuk implementasi dan perluasan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Perpustakaan tidak hanya untuk tempat kegiatan peningkatan budaya baca, tapi juga inovasi, kreasi di bidang pengembangan literasi dalam segala aspek yang bermuara pada penciptaan karya untuk kesejahteraan,” paparnya.

Hadir dalam Sosialisasi ini, Hesthiyono Suko Adhi, Pustakawan Kabupaten Probolinggo yang juga merupakan master trainer Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Hesthiyono menyampaikan dalam materinya bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar untuk menyediakan layanan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat. Peranan perpustakaan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul sebagaimana prioritas Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa salah satu kegiatan prioritas nasional adalah penguatan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Perpustakaan Nasional RI sejak tahun 2018 menyelenggarakan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam penguatan budaya literasi. Secara empiris kegiatan TPBIS telah memberikan dampak dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, Kades Dermolemahbang, Amari menyampaikan permasalahan yang ada di desannya. Beliau menyebutkan bahwa saat ini di desa terjadi kesenjangan dalan akses informasi. Yang generasi tua tidak menguasai IT sedangan generasi muda lebih sibuk dengan IT sehingga dirasa perlu adanya upaya yang dapat menjembatani permasalahan tersebut.

"Sedikit cerita ya pak, di desa saya masalahnya anak muda lebih sering main gadget sementara yang sudah tua-tua seperti saya hanya bisa woro-woro di speaker. Jadi ya memang perlu dipikirkan bersama solusinya. Kalau dari perpustakaan bisa menjembatani ya lebih bagus." tutur Amari.

Menanggapi permasalahan yang telah diutarakan tersebut, Hesthiyono menyampaikan bahwa kehadiran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) seyogyanya adalah solusi dari permasalahan tersebut. Dimana perpustakaan hadir sebagai tempat netral yang menjadi ruang terbuka untuk masyarakat berdinamika.

“Justru dengan kehadiran kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini berawal dari kesenjangan seperti yang disampaikan pak Amari. Berawal dari kesenjangan, lalu berlanjut dengan mencari solusi bersama dengan data dan informasi relevan yang telah disediakan di perpustakaan desa. Perpustakaan tidak hanya sebagai tempat peminjaman buku dan baca buku saja namun dibutuhkan perpustakaan yang mampu memberdayakan dan menjadi ruang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menemukan solusi sesuai kebutuhan mereka melalui layanan informasi. Mari kita mentransformasi perpustakaan kita untuk mewujudkan peran perpustakaan dalam mengurangi kemiskinan informasi di semua lapisan masyarakat  dan berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yg sejahtera. ”ucapnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, juga diberikan apresiasi kepada desa-desa yang telah melaksanakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara mandiri. Adapun desa-desa tersebut yakni, Desa Kendal Kecamatan Sekaran, Desa Lembor Kecamatan Brondong dan Desa Butungan Kecamatan Kalitengah.