Arsip Artikel

Acara launching Berita Pojok Lamongan (BPL) dilaksanakan pada Minggu pagi (31/7). Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA., hadir dalam acara ini. Selain itu, acara juga dihadiri oleh Kaban Kesbangpol, Drs. Dianto Hari Wibowo, MIP., Ka.Humas Polres Lamongan, Anton Kris, serta perwakilan LAZUQ.Ketua BPL, Luqman Hakim, mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas terlaksananya launching dan dirinya berharap dari kegiatan ini dapat terjalin kerja sama antara BPL News dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membangun cita-cita menuju kejayaan Kabupaten Lamongan.Bupati Yuhronur juga berharap dengan terbentuknya BPL ini memberikan wawasan dan informasi yang baik kepada masyarakat Lamongan serta membantu Pemkab Lamongan dalam memberikan informasi terkait segala upaya dan kinerja Pemkab Lamongan dalam membangun daerah Lamongan demi menuju Kejayaan yang Berkeadilan.Acara dilanjutkan dengan Deklarasi Tolak Berita Hoaks oleh insan pers Lamongan sekaligus proses pemotongan tumpeng. Dalam kegiatan ini, para anak yatim piatu yang hadir diberikan kesempatan untuk mencoba wahana bianglala di Alun-Alun Lamongan secara gratis. 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik, PPID Pembantu Bakesbangpol Kabupaten Lamongan memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan di Jalan Lamongrejo No. 92 Kabupaten Lamongan. Selain itu PPID Bakesbangpol Kabupaten Lamongan juga memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain sebagai berikut : Telepon : (0322) 321706 Email : bakesbangpol@lamongankab.go.id Lapor.go.id : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Facebook : Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Instagram : @bakesbangpollmg Website : www.lamongankab.go.id/bakesbang Youtube : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamongan LaporWBS  : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

Selayang Pandang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PembantuBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah  kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik  harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Demikian di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, PPID Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, sedang Badan Publik / OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai PPID Pembantu/OPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik /OPD. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 dibentuk berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN No. 188/38/KEP/413.207/2022, yang bertugas : PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas : 1.    Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan  informasi;2.    Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;3.    Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;4.    Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;5.    Pengujian konsekuensi;6.    Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;7.    Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;8.    Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Pagi ini, 29 Juli 2022 pukul 09:00 WIB dilaksanakan pertemuan Dharma Wanita Persatuan di ruang Kominda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Pertemuan rutin Dharma Wanita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan diadakan setiap bulan dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bemanfaat untuk para anggota. Dalam pengarahannya, ketua DWP Bakesbangpol, Bu Eryn Dianto menyampaikan kepada seluruh anggota untuk tetap ikut mendukung rangkaian kegiatan Hari Jadi Lamongan yang masih berlangsung sampai bulan Agustus nanti. Ketua DWP Bakesbangpol juga menghimbau kepada anggota untuk selalu menjaga kesehatan walaupun pandemi sudah mulai berkurang dan keadaan semakin membaik. Sejalan dengan himbauan ketua, pertemuan kali ini diisi dari Griya Sehat Lamongan (GRISELA). Dalam pengarahannya GRISELA memberikan sosialisasi perihal penggabungan pengobatan medis tradisional dan modern. Banyak keluhan atau penyakit yang bisa ditangai di GRISELA dengan menggunakan terapi seperti pijat, aku puntur dan lain lain. Selain itu banyak lagi layanan kesehatan yang bisa diakses di GRISELA Lamongan.

Kegiatan Cangkrukan Kebangsaan Membangun Sinergitas untuk Mencegah Penyebaran Paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Persatuan NKRI selalu diakhiri dengan Deklarasi Tolak Paham Radikalisme dan Intoleransi. Ke depannya, kegiatan semacam ini akan terus dilaksanakan kembali untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI serta meningkatkan situasi wilayah Kabupaten Lamongan semakin terkendali.Berikut adalah video Ikrar Deklarasi selama kegiatan Cangkrukan Kebangsaan di kecamatan-kecamatan Kabupaten Lamongan.

Deklarasi Jejaring Panca Mandala Jawa Timur dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, pada Kamis (28/7). Penandatanganan MoU tersebut mengakhiri rangkaian kegiatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Anggota JPM yang diikuti oleh anggota JPM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.Wakil Bupati Lamongan, KH. Abdul Rouf, M.Ag., menghadiri kegiatan tersebut mewakili Kabupaten Lamongan. Bersama dengan kepala daerah dan perwakilan lain, Wabup Abdul Rouf menandatangani MoU BPIP dengan Pemerintah Daerah masing-masing.Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa MoU JPM antara BPIP, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bentuk komitmen warga negara dalam menjunjung ideologi Pancasila. Gubernur Khofifah juga berharap dengan adanya MoU ini, program yang dicanangkan oleh JPM masing-masing daerah dapat tersinergi dengan baik. JPM Kabupaten Lamongan sendiri menggunakan nama Joko Tingkir, dengan program yang diangkat adalah pembentukan pokdarwis, mengadakan pelatihan dan pendampingan, serta pembentukan JPM di tingkat kecamatan dan desa. Harapannya, program-program tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lamogan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila sekaligus membumikan Pancasila hingga ke tingkat desa.