LKPJ Kabupaten Lamongan Tahun 2017

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang – undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kewajiban penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan keteranggan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LKPJ Bupati Lamongan Akhir Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
Download  -> LKPJ 2017