LKjIP BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

jappeda Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelengggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat di Link dibawah ini :

Download : LKJiP Bappeda Tahun 2018

LKjIP BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Guna memenuhi harapan tersebut, Bappeda Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 yang merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan penelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Bappeda Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelengggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat di Link dibawah ini :

Download : LKjIP 2017

LKjIP BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hokum, social, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi, misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat di Link dibawah ini :

LKjIP BAPPEDA Kabupaten Lamongan           :  LKjIP 2016