Penelitian Managaerial Pemerintahan Desa

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah membawa perubahan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah maupun Pemerintah Desa. Pasca adanya otonomi Daerah, Desa juga memiliki otonomi untuk mengatur daerahnya serta membuat regulasi atau peraturan tentang Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Adanya otonomi Desa membutuhkan sumber daya manusia terutama Pemerintah Desa dalam mengatur Desa serta membuat kebijakan publik agar dapat menciptakan pelayanan publik di desa yang berkualitas dan prima secara ekonomis, efektif dan efisien.

Tujuan dari Penelitian Managaerial Pemerintahan Desa adalah 1) Memberikan arahan menajemen pemerintahan di Desa. 2) Memberikan arahan pembuatan kebijakan publik dalam menjalankan otonomi Desa. 3) Mewujudkan tercapainya Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien. 4) Mewujudkan good governance dan demokrasi di dalam lingkungan Pemerintahan Desa. 5) Menciptakan Pemerintahan Desa yang baik maka guna menunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan literature dalam melakukan Penelitian Manajerial Pemerintahan Desa dikarenakan peneliti ingin menguraikan atau mendeskripsikan bagaimana kondisi Pemerintahan Desa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Lamongan, serta dalam rangka memberikan rekomendasi secara umum tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan konsep dan regulasi yang berlaku sehingga dapat tercapai tujuan Pemerintahan secara umum dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan public bagi masyarakat.

 

Penelitian Manajerial Pemerintahan Desa dilakukan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tercapainya Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien, serta terwujudnya good governance dan demokrasi di dalam lingkungan Pemerintahan Desa. Tercapainya Pemerintahan Desa yang baik maka secara tidak langsung akan mendukung tujuan Pemerintah dalam Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Selain itu alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Wilayah administrasi Pemerintahan Desa dan kelurahan, sehingga tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan tergantung pada partisipasi Aparat Pemerintah dan masyarakat dari Tingkat Desa hingga di Wilayah perkotaan.

 

 

 

 

Kesimpulan Penelitian Managerial Pemerintahan Desa Adalah Perencanaan dan Penganggaran, perlunya upaya peningkatan kemampuan/kompetensi aparatur desa dalam hal: (a) Metode perencanaan partisipatif, (b) Analisis masalah dan potensi desa, (c) Metode pemilihan skala prioritas kegiatan, (d) Penyusunan anggaran dan belanja desa, dan (e) Berkomunikasi/berdiskusi/presentasi. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan Pelatihan (bimbingan teknis, pembekalan, penataran, ) dan non‐pelatihan (studi banding, magang, dst).

Kebijakan Desa, strategi utama peningkatan kapasitas dalam kelembagaan meliputi : aspek keuangan, dan aspek sumberdaya manusia Aparatur Perangkat Desa, aspek sumberdaya aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yakni tersedianya pejabat fungsional widyaiswara yang mampu untuk mengampu materi Kebijakan Desa. Strategi lain adalah perumusan wewenang yang jelas antar lembaga dalam kebijakan desa. Terprogramnya kegiatan pelatihan dan sosialisasi berkesinambungan tentang Penyusunan Kebijakan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten serta tersusunnya modul‐modul yang berkaitan dengan Perumusan Kebijakan.

Kepemimpinan Kepala Desa, strategi yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan dalam penguasaan seni dan teori kepemimpinan, selain itu kemampuan dalam menyusunan peraturan desa; kemampuan dalam pengambilan keputusan Kemampuan dalam negosiasi; dan Kemampuan dalam manajemen konflik.

Manajemen Pelayanan Desa, sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Desa dalam bidang pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah perlu adanya peningkatan kemampuan Aparat Desa dalam merumuskan program-program pelayanan. Selain itu peningkatan kemampuan dalam mengelola pelayanan termasuk pengetahuan teknis administratif (format‐format pelayanan administrasi dsb) dan kemampuan memahami petunjuk maupun peraturan undang‐undang yang mendukung aparatur desa dalam memberikan pelayanan, selain kemampuan teknis penunjang(mengoperasikan komputer dll). Kemampuan mengambil keputusan, Kemampuan dalam melakukan kerjasama (LSM, Masyarakat, Instansi terkait, Pemerintah Daerah) dalam pelayanan terkait juga perlu ditingkatkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *