Kajian Analisis Pengaruh Sistem Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem perencanaan pengelolaan dana desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan kepustakaan.Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem perencanaan pengelolaan dana desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa adalah sangat berpengaruh, hal ini dapat dilihat dari tabel prioritas dan berdasarkan hasil wawancara dengan  kepala desa atau perangkat desa dari 5 Desa yaitu DesaSugihan – Kecamatan Paciran, DesaTunggungjagir – Kecamatan Mantup, DesaMenganti – KecamatanGlagah, DesaKarangcangkring – Kecamatan Kedungpring, danDesaTruni – Kecamatan Babat, diketahui bahwa pengelolaan atau penggunaan dana desa hampir 100% untuk pembangunan fisik / pengasapalan jalan. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara Daerah. Berdasarkan rapat tersebut lalu diprioritaskan pada jalan atau tempat mana saja yang rusak dan perlu untuk segera dibangun. Dengan Dengan adanya pengelolaan atau penggunaan dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembangunan jalan / pengaspalan jalan.

Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika diambil pekerja dari luar semua pengeluaran akan membengkak banyak dan pembangunan akan berkurang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem perencanaan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari semua indikator yang telah disebutkan dalam tabel prioritas sebagian besar telah terlanksana hanya mengalami sedikit kendala pada bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga berdampak pada menurunya pendapatan asli desa.

Rekomendasi yang kami harapkan dari pemerintah daerah kabupaten lamongan adalah adanya pembinaan, pelatihan BIMTEK atau penyuluhan terkait manajemen desa untuk pihak yang masuk dalam struktur desa supaya mampu menjadi SDM yang berkualitas dan mampu memberikan inovasi-inovasi pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa, serta memberikan pendampingan kepada kepala desa beserta perangkatnya untuk memprioritaskan program ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat dalam sistem perencanaan dan pengelolaan dana desa, karena dengan adanya program tersebut dan adanya pendampingan serta pelatihan dari pemerintah, maka akan mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara langsung dan peningkatan pendapatan masyarakat secara tidak langsung.

 

Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dewasa ini pemerintah maupun pemerintah daerah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang merupakan realisasi dari rencana yang telah digariskan dalam program pembangunan nasional.

Dalam melancarkan pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam program pembangunan nasional ditetapkan bahwa pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, sehingga pembangunan daerah diarahkan sebagai dasar dari terciptanya pembangunan nasional, karena masyarakat di daerah merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan dan dapat menjamin perkembangan pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama secara sektoral dan regional. Dengan demikian pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional.Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa pada Tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang masuk ke Desa tersebut dinamakan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Olehkarenaitupemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yaitu dengan melaksanakan Siskeudes. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Dalamtahapsistemperencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam sistem perencanaan pengelolaan dana desa , pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Penelitian ini menjelaskan tentang Analisis Pengaruh Sistem Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa, dimana Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui AnggaranPendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 TentangDesa). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Sistem perencanaan pengelolaan dana desa  Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

 

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Sistem perencanaan pengelolaan dana desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desadi Kabupaten Lamongan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di 5 Desa (Desa Sugihan – Kecamatan Paciran, Desa Tunggungjagir – Kecamatan Mantup, Desa Menganti – Kecamatan Glagah, Desa Karangcangkring – Kecamatan Kedungpring, dan Desa Truni – Kecamatan Babat) di Kabupaten Lamongan Tahun 2016, diketahui bahwa pengelolaan atau penggunaan dana desa hampir 100% untuk pembangunan fisik / pengasapalan jalan.
  2. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara Daerah. Berdasarkan rapat tersebut lalu diprioritaskan pada jalan atau tempat mana saja yang rusak dan perlu untuk segera dibangun.
  3. Dengan Dengan adanya pengelolaan atau penggunaan dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembangunan jalan / pengaspalan jalan.
  4. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika diambil pekerja dari luar semua pengeluaran akan membengkak banyak dan pembangunan akan berkurang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem perencanaan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari semua indikator yang telah disebutkan dalam tabel prioritas sebagian besar telah terlanksana hanya mengalami sedikit kendala pada bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga berdampak pada menurunya pendapatan asli desa. Maka dari itu perlu melihat potensi yang ada di desa tersebut dan memberdayakannya sebagai produk untuk pemberdayaan masyarakat dan menjadi produk khas desa tersebut, sehingga PADes meningkat.

 

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat diusulkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Sistem perencanaan pengelolaan dana desa  Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa antara lain sebagai berikut :

  1. Diharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten lamongan untuk melakukan pembinaan, pelatihan BIMTEK atau penyuluhan terkait manajemen desa supaya mampu menjadi SDM yang berkualitas dan mampu memberikan inovasi-inovasi pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa.
  2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada kepala desa beserta perangkatnya untuk memprioritaskan program ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat dalam sistem perencanaan dan pengelolaan dana desa, karena dengan adanya program tersebut dan adanya pendampingan serta pelatihan dari pemerintah, maka akan mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara langsung dan peningkatan pendapatan masyarakat secara tidak langsung. Supaya dalam menerapkan program dana desa tidak hanya sebagai usaha pembangunan fisik saja tetapi langkah strategis dalam usaha pembangunan masyarakat desa menuju perubahan yang lebih baik, sehingga pada akhirnya bukan pembangunan fisik saja yang akan tercapai tetapi kemajuan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang akan meningkat dan masyarakat sekitar akan makmur dan sejahtera, karena di adakannya sistem perencanaan pengelolaan dana desa yang matang dan terarah untuk peningkatan pendapatan asli desa.
  3. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk mengarahkan penggunaan dana desa yang seharusnya untuk pembangunan fisik ke pembangunan masyarakat (pembangunan non fisik) dengan melakukan musyawarah desa, musrenbangdes, supaya mampu menjadi sumber PADes.
  4. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pendampingan / Pelatihan kepada kepala desa beserta perangkatnya untuk melaksanakan SISKUEDES.