• Kesimpulan
  1. Kerentanan potensi banjir tiap tahun terjadi di daerah yang dilewati aliran Bengawan Solo atau anak sungai Bengawan Solo dan Bengawan Jero. Sedangkan persebaran daerah rawan banjir juga mengikuti aliran Bengawan Solo dan Jero. Dari 13 Kecamatan yang memiliki kerentanan potensi banjir semua kecamatan memiliki kerentanan potensi banjir yang tinggi, hanya terdapat 8 desa di kecamatan Babat yang memiliki kerentanan potensi banjir dan pesebaran daerah rawan banjir yang rendah. Adapun 13 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Babat, Kecamatan Laren, Kecamatan Maduran, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kali Tengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Glagah, Kecamatan Deket, Kecamatan Kedungpring dan Kecamatan Modo.
  2. Karakteristik kerentanan dan daerah rawan banjir di wilayah Lamongan adalah tinggi. Hal ini terjadi karena perbedaan letak ketinggian suatu wilayah terhadap wilayah yang lain yang dihitung dari ketinggian permukaan air laut. Jika dihitung dari ketinggian permukaan air laut, wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki ketinggian permukaan air laut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan sehingga wilayah Kabupaten Lamongan termasuk daerah yang memiliki Karakteristik kerentanan dan daerah rawan banjir yang
  3. Dampak daerah rawan banjir terhadap kehidupan masyarakat adalah sangat mengganggu segala aktivitas kehidupan msyarakat sehingga merugikan perekonomian masyarakat terutama  menurunkan pendapatan masyarakat petani dan petambak serta merusak rumah. Adapun nilai kerugian akibat bencana banjir di bidang perikanan adalah 68,315 milyard rupiah. Sedangkan nilai kerugian akibat bencana banjir di bidang pertanian adalah 1,522 milyard rupiah.
  4. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan DAS dan daerah rawan banjir adalah melakukan pengerukan dan normalisasi pada rawa, waduk dan kali.

 

  • Rekomendasi
  1. Perlu dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap saluran maupun bangunan irigasi agar dapat diketahui mana yang mengalami kerusakan dan penyempitanuntuk selanjutnya dilakukan perbaikan normalisasi.
  2. Perlu dilakukan sosialisasi dan sanksi bagi masyarakat masih yang mendirikan bangunan di daerah bantaran sungai serta bagi masyarakat yang masih menjadikan kawasan rawa dan waduk sebagai kawasan perikanan dan pertanian.
  3. Sangat penting dilakukan koordinasi dan kerja sama antara semua SKPD yang masih terkait dengan penanganan masalah bencana banjir di lamongan.
  4. Sangat penting dilakukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan juga dengan Pemerintah Pusat untuk menangani secara bersama-sama segala hal yang masih terkait dengan masalah bencana banjir dan pembangunan Waduk Jipang di Desa Jipang Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan kapasitas 800 juta meter kubik.
  5. Sangat penting dilakukan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan negara maju seperti Belanda untuk menangani secara bersama-sama masalah bencana banjir. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan bisa mendapatkan bantuan tenaga ahli dan transfer keilmuan serta teknologi dari Pemerintah Belanda dan juga mendapat dana CSR secara gratis. Kerja sama point 1-3 dilakukan tanpa batas waktu.