Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Rumah Makan dan Restoran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang potensi, kontribusi, dan efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), maka peneliti merumuskan kesimpulan dan rekomendasi berikut ini:

  • Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan  hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

  1. Target dan realisasi pajak restoran di Kabupaten lamongan selama 5(lima) tahun terakhir(2011-2015) terdapat kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target yang dianggarkan, yaitu Rp. 174.898.900,- dari target Rp. 164.322.000.-.Pada tahun 2012 dengan target sebesar Rp. 455.667.000,- maka realiasasinya adalah Rp. 906.386.153,- atau melebihi target sejumlah Rp. 450.719.153,- (198.91%). Untuk tahun 2013 dengan target Rp. 1.008.300.000,- terealisasi Rp. 1.773.736.763,- (171.95%). Terdapat kelebihan Rp. 725.436.763,-. Pada tahun 2014 target ditingkatkan menjadi Rp. 1.699.375.250,- dan realisasi penerimaan sejumlah Rp. 2.318.698.031,-  (136.44%) dengan peningkatan target dan realisasi mencapai Rp. 619.322.781,- Pada tahun 2015 dengan realisasi pada tahun 2014 yang meningkat pesat maka targetnya adalah Rp.2.450.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.853.592.962,- dengan peningkatan Rp.403.592.962,- (116.47%).
  2. Kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lamongan tahun 2011 hanya menyumbang kontribusi Rp. 174.898.900,- yang apabila diprosentase hanya 0.83% dari penerimaan pajak daerah 2011 sejumlah Rp. 21.146.572.000,-..Pada tahun 2012 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan menjadi Rp. 906.386.153,- dengan jumlah penerimaan dari pajak daerah sejumlah Rp. 23.257.438.500,- maka kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mencapai 3.90%.Peningkatan penerimaan pajak restoran pada tahun 2013 mencapai Rp. 1.733.736.763,-, sedangkan penerimaan pajak daerah adalah Rp. 28.480.394.920,- Apabila dibandingkan antara penerimaan pajak restoran dengan penerimaan pajak daerah didapatkan kontribusi sebesar 6.09%. PadaTahun 2014 penerimaan pajak restoran mencapai Rp.2.318.698.031,-dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp.59.771.688.670 dengan prosentase 3.88%. Persentase yang stagnan terjadi pada tahun 2015 sebesar 3.83% dengan pendapatan sebesar Rp.2.853.592.962,- dari total Pajak Daerah sebesarRp.74.520.500.000,- Penjabaran kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah diatas terdapat sumbangsih terbesar pada tahun 2013 sebesar 6.09% dan kemudian persenta setahun berikutnya menurun meski realisasi pendapatan meningkat terhadap pajak daerah.
  3. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2008 hanya menyumbang kontribusi Rp. 86.991.457 yang apabila dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) hanya 0.14% nya saja, karena penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2008 sejumlah Rp. 63.332.376.525. Pada tahun 2009 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan menjadi                   Rp. 95.917.500. Meskipun mengalami peningkatan sejumlah Rp. 8.926.043 dari tahun sebelumnya tetapi dari perhitungan kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) mengalami penurunan. Dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sejumlah Rp. 111.254.225.595 maka kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) hanya mencapai 0.08%.Peningkatan penerimaan pajak restoran pada tahun 2010 mencapai Rp. 14.694.000. Pada tahun ini penerimaan pajak restoran mencapai Rp. 110.611.500, sedangkan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah Rp. 100.547.388.957. Apabila dibandingkan antara penerimaan pajak restoran dengan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) didapatkan kontribusi sebesar 0.11%. Pada tahun 2010 ini kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD)mengalami peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya karena PAD pada tahun ini mengalami penurunan.Pada tahun 2011 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan menjadi Rp. 174.896.000. Dengan jumlah  peningkatan sebanyak Rp. 64.284.500 dari tahun sebelumnya maka dari perhitungan kontribusi terhadap PAD akan mengalami peningkatan. Dengan jumlah penerimaan dari Pendapatan Asli daerah (PAD) sejumlah   Rp. 106.222.830.724  maka kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) hanya mencapai 0.16%. Kontribusi ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0.11% maka mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0.05%.Peningkatan penerimaan pajak restoran yang paling signifikan terjadi pada tahun 2012 mencapai Rp. 731.490.153. Pada tahun ini penerimaan pajak restoran mencapai Rp. 906.386.153, sedangkan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah Rp. 23.257.438.500. Apabila dibandingkan antara penerimaan pajak restoran dengan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) didapatkan kontribusi sebesar 0.75%. Pada tahun 2012 ini kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) meningkat pesat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  4. Berdasarkan perhitungan efektivitas, menunjukan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Dengan hasil tersebut, maka rajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial pada sektor pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar tingkat efektivitasnya melebihi 100%.
  5. Pada tahun 2008, efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan sebesar 101.78%, penerimaan Pajak Restoran tahun anggaran ini terealisasi sebesar  Rp. 86.991.457  sedangkan target  yang dianggarkan sebesar  Rp. 86.250.000. Pada tahun 2009, efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan sebesar 101.75%, penerimaan Pajak Restoran tahun anggaran ini terealisasi sebesar  Rp 95.917.500 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 95.250.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa di tahun 2009 pajak restoran mampu memberikan kriteria sangat efektif. Kriteria sangat efektif juga terjadi pada tahun 2010-2012 dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu dari pajak restoran yang ditargetkan sejumlah                      Rp. 455.667.000 terealisasi sebesar Rp. 906.386.153 atau tingkat efektivitasnya 198.91%.
  6. Berdasarkan hasil perhitungan dengan formula matematis maka potensi pajak restoran yang seharusnya menjadi kontribusi pada penerimaan pajak daerah adalah berjumlah Rp. 6.141.960.000. Sehingga kalau pendapatan pajak restoran selama ini hanya berada pada kisaran realisasi Rp. 110.611.500 pada tahun 2010, Rp. 174.896.000 pada tahun 2011, serta meningkat menjadi Rp. 906.386.153 pada tahun 2012 maka sebetulnya masih dapat digali dan ditingkatkan lagi dengan strategi optimalisasi.
  7. Berkenaan dengan upaya peningkatan PAD Kabupaten Lamongan dari sektor penerimaan pajak restoran, kiat-kiat yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten berupa penyuluhan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah, melakukan pembinaan dan  pengawasan  terhadap  petugas  pemungut  pajak, melakukan pendataan  subyek pajak, serta melakukan penagihan secara aktif pajak tahun berjalan maupun tahun sebelumnya (pajak terutang). Langkah lainnya yang tidak kalah pentingadalahproses intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Secara umum penerimaan yang ada selama ini banyak yang telah memenuhi target,namun target tersebut masih tergolong kecil bila dilihat potensi yang ada. Karena itulah perlu  adanya penambahan target pajak sehingga kelak akan berimplikasi pada  perluasan obyek pajak, karena masih banyak penerimaan yang belum memenuhi harapan. Untuk itu, aparatur dituntut untuk lebih giat dalam memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat, memperluas dan menagih ke obyek pajak, termasuk juga obyek pajak yang menunggak.

 

  • Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan mencermati upaya optimalisasi penerimaan pajak di Kabupaten Lamongan yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka tim peneliti merekomendasikan :

  1. Dalam upaya meningkatkan potensi, kontribusi, dan efektivitas penerimaan pajak restoran, perlu dilakukan pemuktahiran data dan informasi yang berkaitan dengan jumlah, kapasitas, dan omset restoran sebagai salah satu Input dalam perumusan perhitungan nilai potensi pajak restoran sehingga penerimaan pajak yang diharapkan dapat mendekati nilai potensi yang telah diformulasikan dalam pembahasan penelitian. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi yaitu Rp. 906.386.153 sesungguhnya masih bisa ditingkatkan lagi dengan kerja keras aparatur pemungut pajak sampai pada target Rp. 6.141.960.000. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan oleh SKPD terkait adalah melakukan pendataan dan pemetaan potensi pajak restoran secara reguler dan intensif.
  2. Dalam penentuan tarif pajak, SKPD terkait dalam hal ini DPPKA hendaknya melakukan kajian penentu antar tarif pajak dengan mempertimbangkan: 1) faktor pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi; 2)kemampuan wajib pajak;  3) hasil perbandingan dengan daerah lain. Sehingga tidak semua restoran ditetapkan tarif  pajaknya sebesar 10%. Meskipun dasar penetapannya adalah Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal 12 tetapi tarif pajak ini bisa direvisi dengan dasar penetapan yang tidak seragam. Sebagai misal, perlu diidentifikasi kategori atau kelas restoran berdasarkan omset. Setelah disusunnya kategori atau kelas restoran  maka dapat ditentukan klasifikasi penetapan tarif pajak restoran sebagaimana tabel berikut ini:

 

No Kelas Restoran Omset Perhari Tarif Pajak
1 Restoran Kecil >Rp. 500.000 – 2.000.000 5%
2 Restoran Menengah >Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 7%
3 Restoran Menengah atas >Rp. 5.000.000 10%

 

  1. Potensi pajak restoran yang sangat menjanjikan bagi penyediaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan seharusnya dapat dikelola secara optimal melalui melalui berbagai kajian yang menyeluruh untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pencapaian target penerimaan. Salah satu kendalanya adalah belum adanya Peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang pajak restoran serta belum adanya Peraturan Bupati sebagai salah satu petunjuk tenis yang menguraikan secara terperinci perihal pajak restoran.
  2. Terkait dengan pemungutan pajak restoran, perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur yang seharusnya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan tarif yang telah ditetapkan. Kuantitas dalam hal ini jumlah petugas pemungutan pajak yang dikerahkan masih kurang sehingga perlu ditambah untuk optimalisasi pemungutan pajak. Dan kualitas dalam hal ini tingkat pengetahuan ditingkatkan bagi berlangsungnya sistem dan prosedur pemungutan yang mampu memberikan hasil yang optimal. Begitu pula pengadaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan dan diberikan kepada petugas pemungutan pajak demi kelancaran pemungutan Pajak di Kabupaten Lamongan. Selain itu motivasi kerja juga sangat perlu diberikan kepada petugas pajak dalam melaksanakan tugas.
  3. Perlu adanya intensitas kualitas pengawasan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan ajak restoran berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Intensitas pengawasan ini untuk menghindari terjadinya penyelewangan dan kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungutan pajak oleh pejabat yang berwenang.