Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisa data dan melihat hasil analisa, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

  • Sebagian besar masyarakat puas terhadap pelayanan BPJS di Kabupaten Lamongan.

Dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS di Kabupaten Lamongan, peneliti menggunakan 5 variabel kepuasan. Dari 5 variabel tersebut didapatkan hasil:

  1. Variabel Reliability/keandalan. Berdasarkan hasil penelitian dengan 390 responden, maka sebagian besar responden puas dengan pelayanan administrasi, yaitu sebanyak 218 responden atau 55,90%. Selain itu,   sebagian besar responden puas dengan kecepatan dan ketepatan jadwal tindakan, yaitu sebanyak 225 responden atau 57,69%.
  2. Variabel responsiveness/daya tanggap. Berdasarkan hasil penelitian dengan 390 responden, maka sebagian besar responden puas terhadap pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti, yaitu sebanyak 224 responden atau 57,44%. Selain itu, sebagian besar responden puas dengan kecepatan petugas dalam tindakan saat dibutuhkan, yaitu sebanyak 221 responden atau 56,67%
  3. Variabeljaminan/Berdasarkan hasil penelitian dengan 390 responden, maka sebagian besar responden puas dengan diagnosis dokter, yaitu sebanyak 203 responden atau 52,05%. Selain itu, sebagian besar responden puas dengan ketrampilan petugas, yaitu sebanyak 229 responden atau 58,72%.
  4. Variabel empati/eBerdasarkan hasil penelitian dengan 390 responden, maka sebagian besar responden puas dengan keramahan petugas, yaitu sebanyak 237 responden atau 60,77%. Selain itu, sebagian besar responden puas dengan pelayanan yang sama oleh petugas, yaitu sebanyak 213 responden atau 54,62%
  5. Variabel Tangibles/ berwujud. Berdasarkan hasil penelitian dengan 390 responden, makasebagian besar responden puas dengan kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan, yaitu sebanyak 213 responden atau 54,62%. Selain itu,sebagian besar responden puas dengan kerapian dan kebersihan petugas, yaitu sebanyak 213 responden atau 54,62%.
    • Sebagian besar masyarakat pengguna BPJS mandiri tidak keberatan untuk membayar iuran BPJS.

Dalam wawancara yang dilakukan pada peserta BPJS mandiri pada bulan April-Mei 2015 dari 113 responden pengguna BPJS Mandiri sebagian besar responden tidak keberatan dengan iuran bulanan, yaitu sebanyak 78 responden atau 69,03% dan sisanya yaitu 35 responden atau 30,97% merasa keberatan dengan pembayaran BPJS. Keberatan pembayaran iuran tersebut dikarenakan:

  1. Penghasilan yang kecil dan tidak tetap;
  2. Iuran yang harus dibayarkan adalah sejumlah anggota keluarga yang ada di kartu keluarga;
  3. Rumitnya pengurusan BPJS dan lokasi terpusat di Kabupaten;
  4. Pelayanan tidak langsung di rumah sakit, tetapi harus mendapat perawatan di tempat pelayanan kesehatan tingkat 1 (puskesmas) terlebih dahulu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, di antaranya:

  • Perlu adanya kajian lebih intensif tentang kebijakan BPJS;
  • Penyelenggara BPJS perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intens tentang program BPJS;
  • Masa aktif kartu BPJS bisa langsung aktif dan bisa digunakan oleh peserta, tanpa harus menunggu 1 minggu pasca kartu jadi;
  • Adanya perubahan regulasi untuk jumlah kepesertaan tertanggung;
  • Penyelenggara BPJS di Kabupaten Lamongan perlu memperbanyak tempat untuk pengurusan BPJS, terutama di daerah yang jauh dari Kabupaten;
  • Instansi pelayanan kesehatan diharapkan tetap memberikan pelayanan yang prima dan maksimal terhadap pengguna BPJS baik mandiri maupun PBI
  • Adanya monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan BPJS kesehatan.

Rekomendasi

            Kesimpulan dan saran yang disajikan oleh peneliti dipertegas dengan memberikan rekomendasi. Hal ini agar pelayanan BPJS kesehatan di Kabupaten Lamongan lebih maksimal. Adapun rekomendasinya tersusun sebagai berikut:

  • Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan harus selalu mengawasi pelayanan BPJS
  • Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan bersama-sama dengan Instansi terkait perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intens tentang program BPJS kemasyarakat, terutama masyarakat Desa.