Kesimpulan

  1. Perubahan penggunaan lahan

Akibat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Lamongan, pada tahun 2012 telah terjadi pengalihan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seluas 2.354 Ha. Pada keenam kecamatan lokasi penelitian, peralihan penggunaan lahan terjadi sebesar 61 Ha atau sebesar 0,18%. Di beberapa lokasi (Pagerwojo Indah dan Demangan Residence), kawasan lahan pertanian/perikanan (sawah/tambak) berubah menjadi kawasan permukiman. Sementara di beberapa lokasi lainnya terjadi perubahan lahan yang kurang produktif menjadi kawasan permukiman yang mampu membangkitkan kegiatan produktif di kawasan tersebut. Pengalihan penggunaan lahan ini tidak berpengaruh terhadap produksi maupun produktivitas pertanian, khususnya padi, di Kabupaten Lamongan.

2. Dampak pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Lamongan

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Lamongan menimbulkan dampak positif mempercepat pertumbuhan kawasan perkotaan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain meningkatkan volume lalu lintas jalan, terutama di kawasan pusat kegiatan sehingga menambah beban lalu lintas jalan tersebut dan rawan terjadinya kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Disamping itu, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman mengakibatkan pengurangan daerah resapan air, sehingga menimbulkan daerah genangan baru di beberapa lokasi, seperti di Jalan Pagerwojo.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini juga berpengaruh terhadap tingkat layanan air bersih bagi masyarakat.

3. Pola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

Pola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Lamongan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, hanya saja dalam realisasinya masih menghadapi beberapa kendala, misalnya dalam hal perencanaan jalan dan penyediaan air bersih.

Rekomendasi

  1. Terjadinya perubahan penggunaan lahan, khususnya sawah dan tambak, menjadi perumahan dan permukiman sebaiknya diikuti dengan program intensifikasi pertanian dan perikanan sehingga tidak terjadi penurunan jumlah produksi pertanian maupun perikanan. Begitu pula dengan perubahan perkembangan kawasan menjadi perkotaan, perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian sehingga perkembangan kota sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
  2. Untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan dari peningkatan volume lalu lintas perlu dilakukan perencanaan geometrik jalan yang sesuai dengan kelas jalan dan penambahan jaringan jalan untuk mengurangi volume lalu lintas pada ruas jalan yang padat tersebut. Dalam jangka pendek perlu dilakukan pemasangan rambu, lampu kedip serta marka penggaduh (rumble strip) sebagai peringatan bagi pengguna jalan untuk berhati-hati saat melintas di daerah tersebut. Untuk mengantisipasi munculnya daerah genangan baru yang timbul akibat berkurangnya daerah resapan air, maka pembuangan air hujan dari perumahan dan kawasan permukiman harus terintegrasi dengan sistem drainase wilayah perkotaan/perdesaan. Khusus untuk di wilayah Kota Lamongan perlu dilakukan review master plan drainase untuk menyesuaikan dan mengantisipasi dengan kondisi yang ada.
  3. Pola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman hendaknya disusun dengan memperhatikan arahan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan yang ada serta berdasarkan karakteristik kawasan sehingga terbentuk suatu kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan serta terjadi harmonisasi dengan lingkungan sekitarnya.
  • Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan pertanian, perlu mempertimbangkan adanya upaya-upaya untuk mempertahankan produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Lamongan.
  • Mengingat bahwa sumber air bersih dari PDAM Kabupaten Lamongan sangat terbatas, maka dalam perencanaan perumahan dan kawasan permukiman perlu mempertimbangkan alternatif penyediaan air bersih yang berasal dari sumur dalam ataupun air hujan. Sebaiknya pihak pengembang menyediakan instalasi pengolahan air bersih bagi penghuninya sehingga penggunaan air tanah dapat terkendali.
  • Dengan adanya perumahan dan kawasan permukiman, perlu dilakukan review terhadap rencana induk (master plan) drainase wilayah untuk mencegah terjadinya daerah genangan baru di wilayah tersebut.
  • Demikian pula halnya dengan sarana transportasi, perlu dilakukan kajian terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mengantisipasi penurunan kualitas jalan maupun tingkat layanan jalan (level of service).
  • Perlu diperhatikan pula penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di perumahan dan kawasan permukiman sehingga timbunan sampah tidak menambah permasalahan pengelolaan persampahan wilayah.