BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kategori informasi

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA 2021

RDG KEMENDAGRI RI TENTANG PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILAPERUBAHAN JADWAL PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

Selengkapnya
DOKUMEN SAKIP

Berikut adalah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Poliik Kabupaten Lamongan.1. Paparan SAKIP (Lihat Disini)2. Paparan Proses Bisnis (Lihat Disini)3. Indikator Kinerja Utama (IKU) (Lihat Disini)4. Indikator Kinerja Individu (IKI) (Lihat Disini)

Selengkapnya
PELAYANAN ORMAS DAN YAYASAN

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan melayani pendataan, Konsultasi dan Koordinasi pendirian Ormas dan Yayasan.`Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara, berdasarkan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kegiatan, dan tujuan untuk mengikuti pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .A.  Dasar Hukum:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.B.  Persyaratan pendirian ormas dan yayasan dapat diakses DI SINI !C.  Pelaporan Ormas dan Yayasan.Bagi Ormas dan Yayasan yang berbadan hukum (Kemenkumham) agar melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan yang selanjutnya akan dilakukan survei keberadaan sekretariat ormas dan yayasan, setelah itu akan di catat / register sebagai data ormas dan yayasan di Kabupaten Lamongan.Bagi Ormas dan Yayasan yang tidak berbadan hukum (Akta Notaris), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melayani konsultasi dan koordinasi pengurusan Kemenkumham dan pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri RI.D.  Data Ormas dan Yayasan di Kabupaten Lamongan KLIK DISINI!

Selengkapnya
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar Hukum:Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi PenelitianTujuan:Bahan Pertimbangan Pemberian Izin Penelitian oleh Pemerintah Daerah;Acuan Bagi Peneliti dalam Memperoleh Izin Penelitian.Ketentuan :        Masa Berlaku 3 (tiga) bulan untuk S1 dan 6 (enam) bulan untuk S2 atau LembagaPersyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan izin penelitian di Bakesbangpol Kabupaten Lamongan:Untuk Mahasiswa yang Menempuh Pendidikan di Jawa Timur dan Melakukan Penelitian di Kabupaten LamonganSurat Pengantar dari Universitas/LembagaFotokopi ProposalFotokopi Identitas/ KTPFormulir Izin Penelitian yang telah diisiPengajuan rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) harus menyertakan surat keterangan diterima dari tujuan/tempat PKLUntuk Mahasiswa yang Menempuh Pendidikan di luar Jawa Timur dan Melakukan Penelitian di Kabupaten LamonganSurat Pengantar dari Universitas/LembagaFotokopi ProposalFotokopi Identitas/ KTPPengantar dari Bakesbangpol Provinsi AsalRekomendasi dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Formulir Izin Penelitian yang telah diisiMahasiswa yang Melaksanakan Pendidikan/Perkuliahan di Luar Negeri dan Melakukan Penelitian di Kabupaten LamonganSurat dari Dirjen Kesbang Pol Kemendagri di JakartaSurat Pengantar dari Universitas/LembagaRekomendasi dari Bakesbangpol Provinsi Jawa TimurFotokopi Paspor / VisaFotokopi Identitas / KTPFotokopi Surat Keterangan Jalan dari KepolisianProposalLembaga/PT yang Melakukan Penelitian di Kabupaten LamonganRekomendasi dari Dirjen Kesbang & Pol Kemendagri JakartaPengantar dari Universitas/LembagaRekomendasi dari Bakesbangpol Provinsi Jawa TimurFotokopi ProposalFotokopi Identitas/ KTPFormulir Izin Penelitian yang telah diisiFORMULIR DAN  SURAT PERYATAAN PENGAJUAN IZIN REKOMENDASI PENELITIAN DAPAT DI UNDUH DI SINI !

Selengkapnya
REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH OLEH FKUB KABUPATEN LAMONGAN

Rumah Ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 ada 2 (dua) kategori, yaitu Rumah Ibadat dan Rumah Ibadat Sementara.Rumah Ibadat adalah tempat ibadat yang didirikan oleh sekelompok orang umat beragama berdasarkan keperluan nyata dan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat khusus meliputi 90 (sembilan puluh) orang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  yang disahkan oleh pejabat setempat sebagai pendiri tempat ibadat tersebut dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang  yang disahkan oleh lurah/kepala desa serta persyaratan-persyaratan lainya yang diatur dalam PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.Rumah Ibadat Sementara adalah pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara berdasarkan keperluan nyata dan sungguh-sungguh dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mendapatkan surat keterangan izin sementara dari bupati sebagaimana ketentuan PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.SYARAT MENGAJUKAN REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH KLIK DISINI !SYARAT MENGAJUKAN REKOMENDASI IZIN PENGGUNAAN RUMAH IBADAH SEMENTARA KLIK DISINI !PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 KLIK DISINI !

Selengkapnya
LAYANAN

1. Rekomendasi Izin Survey/Penelitian 2. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadah (FKUB) 3. Pendirian Ormas/LSM

Selengkapnya