Enter your keyword

IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

KETENTUAN UMUM :

Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006:

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi

 

PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT:

A. Syarat Khusus :

  1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah (Kelurahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ( Legalisir Camat )
  2. Dukungan masyarakat setempat, paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang di ketahui oleh RT/RW disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa.

B. Syarat Administrasi :

  1. Denah Lokasi rumah ibadat;
  2. Sertifikat tanah rumah ibadat;
  3. Susunan pengurus/panitia pendirian rumah ibadat;
  4. Surat persetujuan RT/RW;
  5. Surat persetujuan tertulis Lurah/Kepala Desa;
  6. Surat Persetujuan tertulis Camat;
  7. Surat persetujuan dari rumah ibadat terdekat;
  8. Rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten Lamongan; dan
  9. Rekomendasi tertulis dari Ka. Kandepag Kabupaten Lamongan.

C. Syarat Teknis :

  1. Rancangan gambar rumah ibadat.