Enter your keyword

IZIN PENELITIAN/SURVEI/KKN

PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI  PENELITIAN

Persyaratan Permohonan Rekomendasi Penelitian/Survei/Riset/Magang/PKL/KKN Lingkup Kab. Lamongan:

  1. Membawa surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survei/Riset/Magang/PKL/KKN yg ditandatangani oleh Kepala/ Pimpinan Lembaga/Perguruan Tinggi/ Badan/ Organisasi yg terkait, kepada : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Jl. Lamongrejo No. 92 Kab. Lamongan;
  2. Membuat proposal terdiri (latar belakang masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian);
  3. Malampirkan salinan/ foto copy KTP atau SIM peneliti/ penanggung jawab/ ketua/ koordinator peneliti;
  4. Mengisi surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bila yang mengurus perorangan, diurus sendiri ke kantor Bakesbangpol;
  6. Untuk kelompok harus menunjuk kordinator yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Fakultas yang bersangkutan; dan
  7. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada OPD yang menerbitkan rekomendasi penelitian, selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Persyaratan Permohonan Rekomendasi Penelitian/Survei/Riset/Magang/PKL/KKN Antar Kota:

1. Membawa surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang ditandatangani oleh:

  • Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi peneliti kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
  • Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi ; yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
  • Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk penelitian badan usaha,
  • Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
  • Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan;
  • Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

2. Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang diajukan harus melampirkan:

  • Proposal penelitian (latar belakang masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian);
  • Membawa Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk atau SIM peneliti/penanggung jawab/ketua/ koordinator peneliti;
  • Mengisi surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya harus melampirkan berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

3. Surat permohonan penerbitan rekomendasi diajukan kepada :

  • Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi;
  • Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. untuk penelitian lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya;
  • ¬†Bupati/Walikota melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

4. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada OPD yang menerbitkan rekomendasi penelitian, selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Formulir Permohonan Rekomendasi Penelitian/Survei/Riset/Magang/PKL/KKN silahkan Download File berikut

Form Permohonan Penelitian

Formulir Pernyataan Penelitian/Survei/Riset/Magang/PKL/KKN silahkan Download File berikut

Form Peryataan Penelitian