Profil

Untitled-1 copy       Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).serta dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diamanhkan oleh Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat, Pemberian kewenangan di dalam Undang – undang tersebut lebih didasarkan pada tuntutan akuntabilitass publik, yaitu tanggung jawab pemerintahan terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani, sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1 thought on “Profil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *