Deklarasi Sadar Subsidi

Bupati Lamogan mencanangkan gerakan sadar subsidi energi bagi kalangan PNS, harapan nya subsidi jangan dinikmati oleh masyarakat mampu tetapi untuk Masyarakat miskin yg berhak menerimanya. Bupati mengajak pns dan lembaga vertikal di Lamongan serta BUMN/BUMD, perbankan untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi.

  

Kegiatan Minggu Ceria Disinergikan Dengan SOTO Lamongan

Untuk mensinergikan Minggu Ceria dengan Pelaksanaan Sistem Operasional Terpadu On Line (SOTO Lamongan), maka kegiatan Minggu Ceria (Mince) yang disinergikan dengan kegiatan Sistem Operasional Terpadu On Line (SOTO Lamongan)  dimulai pelaksanaannya rutin setiap hari minggu mulai jam 05.30

Pihak Terkait yang terlibat:

  1. Dinas Kesehatan, Pemberian layanan kesehatan Masyarakat
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Memberikan kesempatan kepada IKM untuk mempromosikan produknya
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Memberikan layanan Kependudukan
  4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Menampilkan seni dan budaya
  5. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kegitan Senam Pagi
  6. Dinas Penanaman Modal & PTSP, Memberikan layanan perijinan terpadu
  7. Dinas Komunikasi dan Informatika, Memberikan layanan internet (hotspot)
  8. Dinas Perpustakaan, Memberikan layanan perpustakaan keliling
  9. Palang Merah Indonesia, Memberikan layanan donor darah

DATA USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUAN TAHUN TAHUN 2015 KABUPATEN LAMONGAN

salah-Satu-Lokasi-Penambangan-Batu-Gamping-di-Kecamatan-Ponjong-Gunung-Kidul

 

No.

 

NAMA PENAMBANG LOKASI JENIS TAMBANG

LUAS LAHAN (Ha)

 

1. H. Mat Yatim Ds. Banjarwati Kec. Paciran Dolomit 2,25
2. Hj. Siti Maysaroh Ds. Tlogosadang Kec Paciran Dolomit 1,5
3. A. Soetjipto

(PT. Wicaksono Sakti)

Ds. Kandangsemangkon

Kec. Paciran

Dolomit 3,1364
4. Suwarto Ds. Sumurgayam Kec. Paciran Dolomit 2,2
5. H. Marjono Ds. Kandangsemangkon

Kec. Paciran

Dolomit 3
6. Riayatul Ulfah Ds Tlogosadang Kec. Paciran Pedel Urug dan Batu Kumbung 2,1786
7. H. Asihin Ds. Kandangsemangkon

Kec. Paciran

Dolomit 5
8. Sukendras Ds. Kemantren Kec. Paciran Dolomit 2,8
9. Erwin Kristanto Ds. Sido Kelar Kec. Paciran Batu Kapur 9,08
10. Nasih Ds. Kandangsemangkon Dolomit 1,6578
11. Muhammad Ali Ds. Banjarwati Kec. Paciran Dolomit 4,1780
12. Goenawan

(PT. Eka Dwi Selo Unggul)

Dsn. Mencorek Ds. Sendangharjo Kec. Brondong Phosfat 0,8
13. Hj. Nurlaili Desa Mantup Kec. Mantup Pedel Urug 2,5
14. H. Abd. Ghofur Ds. Pasarlegi Kec. Sambeng Pedel Urug 5,606
15 Ahmad Abdillah Ds. Pasarlegi Kec. Sambeng Pedel Urug 1,5
16. Marsim Budi Efendi Ds. Girik Kec. Ngimbang Pedel Urug 1,5
17. Masrukan Taufiq Ds. Tugu Kec. Mantup Pedel Urug 1,34
18. Yohan Setia Putra

(PT. Bukit Mas Murti Persada)

Ds. Kandangsemangkon Kec. Paciran Dolomit 12,07
19. Santoso Parayogo Ds. Dadapan Solokuro Dolomit 5,8
20. Masrukan Taufiq Ds. Tugu Kec. Mantup Pedel Urug 1
21. Sony H.Jufry Ds. Paciran Kec. Paciran Batu Pedel 6
22. Muslich Ds. Mantup Kec. Mantup Pedel Urug 1
23. Suyono Ds. Sumbersari Kec. Sambeng Pedel Urug 2,074
24. Puji Harianto Ds. Kedungwangi Kec. Sambeng Pedel Urug 1
25. Haris Sya’bana Ds. Tlogosadang Kec. Paciran Dolomit 4
26. Mustaqim Ds. Sukobendu Kec. Mantup Pedel Urug 1
27. Andrian Halim Ds. Sukobendu Kec. Mantup Pedel Urug 3
LUAS TOTAL 82,125

 

 

SOSIALISASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR BERDASARKAN INPRES NO. 13 TAHUN 2013 DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

IMG_3793 IMG_3791

Dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air dan rencana strategis Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha serta efisiensi dalam penggunaan air, maka guna meningkatkan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilakukan pemerintah akan dilaksanakan sosialisasi penghematan energi dan air. Negara kita tergolong boros dalam penggunaan energi, elastisitas energi indonesia (ratio antara pertumbuhan penggunaan energi dengan pertumbuhan GDP) adalah 1,8 masih lebih tinggi dari malaysia 1,5 dan jauh dari Negara Eropa 0,2, maka ditargetkan elastisitas energi kurang dari 1.

Harga BBM Indonesia sangat murah karena disubsidi oleh Pemerintah sehingga cenderung boros dalam pemakaiannya. Beban subsidi BBM yang ditanggung Pemerintah saat ini mencapai seperempat (25 persen) APBN Nasional, yakni mencapai 231,6 Trilyun, hal ini berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya. Hal ini yang mendasari upaya gerakan penghematan energi dan air melalui inpres no : 13  Tahun 2011 dengan arahan sebagai berikut : (1) Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air ; (2) Melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan penghematan energi dan air ; (3) Membentuk gugus tugas penghematan energi dan air dilingkungan masing-masing ;

Hasil dari evalusi yang dilaksanakan oleh Bagian perekonomian menyatakan bahwa SKPD dilingkungan Pemerintah Kab. Lamongan sebagian besar telah membentuk Gugus Tugas Penghematan energi dan Air di unit kerjanya masing-masing, namun dalam pelaksanaannya baru sebatas melaporkan besarnya biaya listrik dan air di unit kerjanya masing-masing dan belum melakukan langkah-langkah inovasi untuk penghematan energi dan air ;

SOSIALISASI PENGGUNAAN ENERGI SUBSIDI DAN NON SUBSIDI SERTA PERTALITE DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

IMG_0156

SOSIALISASI PENGGUNAAN ENERGI SUBSIDI DAN NON SUBSIDI SERTA PERTALITE DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam Penggunaan Energi (Migas) Bersubsidi maupun Energi Non Subsidi serta Pertalite berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, maka telah dilaksanakan sosialisasi yang diikuti 75 peserta terdiri dari Pengusaha SPBU, Agen LPG, Pengusaha Pertambangan, SKPD terkait dan Aparatur Kecamatan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 bertempat di Ruang Pertemuan Shaba Dyaksa Pemerintah Kabupaten Lamongan,  Narasumber dari kegiatan tersebut adalah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Petamina Upms. V Surabaya dan DPC. Hiswana Migas Surabaya. Adapun tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah menginformasikan kepada masyarakat bahwa BBM jenis premium (RON 88) di pulau jawa bukan BBM Subsidi/Pengusaha tetapi jenis umum yang bias dipergunakan oleh semua pengguna sedangkan BBM jenis solar masih digolongkan bbm subsidi yang penggunaannya dibatasi antara lain : (1). Usaha Mikro, (2). Usaha Pertanian yang luas lahannya ≤ 2 Ha, (3). Usaha Perikanan (Kapal Ikan ≤ 30 GT (Groston) dan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil),                            (4). Transportasi Perorangan maupun Umum dikecualikan untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan dengan roda >  6 buah, (5). Kendaraan untuk pelayanan umum (ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, kapal pelayaran rakyat, transportasi laut (ASDP) dan kereta api umum penumpang maupun barang, (6). Pelayanan Umum (tempat ibadah, panti asuhan, RS. Tipe C dan D serta Puskesmas).

Seluruh kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang berbahan bakar premium (bensin RON 88) di Kabupaten Lamongan dapat menggunakan dan membeli premium di SPBU – SPBU, karena premium dikategorikan BBM jenis umum. Sedangkan untuk konsumen pengguna LPG 3 Kg (bersubsidi) telah diatur dalam pasal 18 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian dan Penjualan LPG 3 Kg, yakni untuk Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro (adalah kegiatan usaha yang mempunyai keuntungan 50 juta/tahun dan omzet 300 juta/thn ).

Pemutahiran data

  1. I.      PENGATURAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN DAI KABUPATEN LAMONGAN.

Pengaturan kegiatan pertambangan mineral non logam dan batuan (galian C) mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelumnya pengaturan kegiatan pertambangan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan di Kabupaten Lamongan.

Adapun pengaturan kegiatan pertambangan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :