Dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air dan rencana strategis Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha serta efisiensi dalam penggunaan air, maka guna meningkatkan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilakukan pemerintah akan dilaksanakan sosialisasi penghematan energi dan air. Negara kita tergolong boros dalam penggunaan energi, elastisitas energi indonesia (ratio antara pertumbuhan penggunaan energi dengan pertumbuhan GDP) adalah 1,8 masih lebih tinggi dari malaysia 1,5 dan jauh dari Negara Eropa 0,2, maka ditargetkan elastisitas energi kurang dari 1.

Harga BBM Indonesia sangat murah karena disubsidi oleh Pemerintah sehingga cenderung boros dalam pemakaiannya. Beban subsidi BBM yang ditanggung Pemerintah saat ini mencapai seperempat (25 persen) APBN Nasional, yakni mencapai 231,6 Trilyun, hal ini berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya. Hal ini yang mendasari upaya gerakan penghematan energi dan air melalui inpres no : 13  Tahun 2011 dengan arahan sebagai berikut : (1) Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air ; (2) Melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan penghematan energi dan air ; (3) Membentuk gugus tugas penghematan energi dan air dilingkungan masing-masing ;

Hasil dari evalusi yang dilaksanakan oleh Bagian perekonomian menyatakan bahwa SKPD dilingkungan Pemerintah Kab. Lamongan sebagian besar telah membentuk Gugus Tugas Penghematan energi dan Air di unit kerjanya masing-masing, namun dalam pelaksanaannya baru sebatas melaporkan besarnya biaya listrik dan air di unit kerjanya masing-masing dan belum melakukan langkah-langkah inovasi untuk penghematan energi dan air ;

SOSIALISASI PENGGUNAAN ENERGI SUBSIDI DAN NON SUBSIDI SERTA PERTALITE DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam Penggunaan Energi (Migas) Bersubsidi maupun Energi Non Subsidi serta Pertalite berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, maka telah dilaksanakan sosialisasi yang diikuti 75 peserta terdiri dari Pengusaha SPBU, Agen LPG, Pengusaha Pertambangan, SKPD terkait dan Aparatur Kecamatan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 bertempat di Ruang Pertemuan Shaba Dyaksa Pemerintah Kabupaten Lamongan,  Narasumber dari kegiatan tersebut adalah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Petamina Upms. V Surabaya dan DPC. Hiswana Migas Surabaya. Adapun tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah menginformasikan kepada masyarakat bahwa BBM jenis premium (RON 88) di pulau jawa bukan BBM Subsidi/Pengusaha tetapi jenis umum yang bias dipergunakan oleh semua pengguna sedangkan BBM jenis solar masih digolongkan bbm subsidi yang penggunaannya dibatasi antara lain : (1). Usaha Mikro, (2). Usaha Pertanian yang luas lahannya ≤ 2 Ha, (3). Usaha Perikanan (Kapal Ikan ≤ 30 GT (Groston) dan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil),                            (4). Transportasi Perorangan maupun Umum dikecualikan untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan dengan roda >  6 buah, (5). Kendaraan untuk pelayanan umum (ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, kapal pelayaran rakyat, transportasi laut (ASDP) dan kereta api umum penumpang maupun barang, (6). Pelayanan Umum (tempat ibadah, panti asuhan, RS. Tipe C dan D serta Puskesmas).

Seluruh kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang berbahan bakar premium (bensin RON 88) di Kabupaten Lamongan dapat menggunakan dan membeli premium di SPBU – SPBU, karena premium dikategorikan BBM jenis umum. Sedangkan untuk konsumen pengguna LPG 3 Kg (bersubsidi) telah diatur dalam pasal 18 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian dan Penjualan LPG 3 Kg, yakni untuk Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro (adalah kegiatan usaha yang mempunyai keuntungan 50 juta/tahun dan omzet 300 juta/thn ).