Enter your keyword

REFORMASI BIROKRASI

 

RB

DASAR HUKUM

  1. Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
  2. Permenpan dan Rb No 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014Lata
  3. Permenpan dan Rb No 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan RB Kementerian/Lembaga
  4. Permenpan dan Rb No 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan RB Kementerian / Lembaga
  5. Permenpan dan Rb No 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map RB Kementerian/Lembaga dan Pemda
  6. Permenpan dan Rb No 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program manajemen perubahan
  7. Permenpan dan Rb No 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan RB
  8. Permenpan dan Rb No 12 Tahun 2011 tentang Penataan Tata Laksana
  9. Permenpan dan Rb No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan
  10. Permenpan dan Rb No 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB Dan Tujuan Kinerja Kementerian / Lembaga

LATAR BELAKANG

  • Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensi mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap Pemerintah agar diadakan Reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui REFORMASI BIROKRASI (RB)
  • Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Clean government dan Good governance dalam pelaksanaan RB dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres 81 Tahun 2010) dan pentahapan operasionalnya dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 tahun (Permenpan dan Rb No 20 Tahun 2010).

Adapun kondisi saat reformasi sejak krisi multidimensi tahun 1998 telah berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi INDONESIA , namun demikian masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam mewujudkan clean government dan good governance, hal ini ditandai masih banyak ditemui praktek KKN di lingkup pemerintahan, pengelolaan keuangan negara yang perlu banyak pembenahan, kualitas pelayanan publik yang tidak memuaskan, kapasitas dan efektifitas kelembagaan yang masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut kondisi yang diinginkan adalah :

Tahun 2014

  • Jumlah PNS yang proposional
  • Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
  • Peningkatan kualitas pelayanan publik
  • Peningkatan kapsitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
  • peningkatan profesionalisme SDM aparatur
  • Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan antara pusat dan daerah
  • peningkatan gaji dan jaminan kesehatan

Tahun 2025

  • Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Sehingga akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik :

  • adaptif
  • berintegritas
  • berkinerja tinggi
  • bersih
  • bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
  • mampumelayani publik
  • netral
  • sejahtera
  • berdedikasi
  • dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

 

 

 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.