Enter your keyword

BIMTEK ANJAB DAN ABK 2015

ABK

SEBAGAI UNSUR APARATUR NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DITUNTUT UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SECARA PROFESIONAL, MEMILIKI WAWASAN LUAS DAN MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERUS MENINGKAT MENUNTUT KEMAMPUAN PROFESIONAL YANG SEMAKIN TINGGI DARI SETIAP APARATUR PEMERINTAH SESUAI BIDANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA MASING-MASING. SEJALAN DENGAN UPAYA PENATAAN ORGANISASI,  MAKA PERLU DILAKSANAKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SETIAP SATUAN ORGANISASI, TERMASUK PADA UPT DINAS/BADAN.

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN PENGHITUNGAN BEBAN KERJA ADALAH UNTUK MENINGKaTKAN KAPASITAS ORGANISASI  YANG  PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN RASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE ).

MENYADARI BETAPA PENTING DAN STRATEGISNYA BIMTEK ANJAB DAN ABK INI, MAKA KEIKUTSERTAAN SAUDARA SEKALIAN  DIHARAPKAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN APARATUR YANG MEMILIKI JATI DIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT SERTA MEMPUNYAI KEMAMPUAN PROFESIONALISME YANG TINGGI DALAM MENGEMBAN TUGAS-TUGAS KEDINASAN.

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONIL MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENCAPAI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DALAM SISI LAIN DIMAKSUDKAN UNTUK MENGURANGI PEMBOROSAN AGAR REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN MENCAPAI SASARAN secara EFEKTIF DAN EFISIEN.

upaya PENATAAN organisasi pemerintah daerah saat ini LEBIH DIARAHKAN pada UPAYA PENINGKATAN KINERJA Sumber Daya manusia APARATUR DENGAN PARADIGMA BARU YANG SESUAI DENGAN KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PERUBAHAN YANG MAKIN BERKEMBANG.

DALAM KONTEN ITULAH, MAKA PERATURANPEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007  TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH AKAN DIADAKAN PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

SEJALAN DENGAN DITETAPKANNYA PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH, ADALAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS PADA KINERJA.

LANGKAH-LANGKAH PENATAAN PERANGKAT DAERAH DIARAHKAN UNTUK MEWUJUDKAN POSTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MISKIN STRUKTUR KAYA FUNGSI, YANG DIDUKUNG OLEH SDM YANG BERKUALITAS.  ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI AKAN DAPAT MEMBERIKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SECARA OPTIMAL SERTA MEMUDAHKAN BAGI PENERIMA LAYANAN, SEHINGGA DIHARAPKAN KONDISI TERSEBUT MENJADIKAN PROSES BIROKRASI YANG TIDAK BERBELIT-BELIT SERTA PROSEDUR PELAYANAN YANG MUDAH DIPAHAMI SERTA MEMBERIKAN KEJELASAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT