Enter your keyword

post

PERUBAHAN KLB PERANGKAT DAERAH

2016

 

Bahwa Untu Melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinatahan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Pada tanggal 19 Juni 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diundangkan, sehingga Daerah perlu merubah Perangkat Daerah yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peratruran Pemerintah ini didasrkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Di Kab. Lamongan sendiri setelah beberapa kali di bahas dalam rapat Tim Teknis Otoda dengan SKPD Terkait Alhamdulillah perubahan Perangkat Daerah sudah di tuangkan dalam Raperda Kab. Lamongan dan sudah dibahas di DPRD Kab. Lamongan.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.