KEGIATAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB LAMONGAN TAHUN 2019

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Tanggal 18 s/d 20 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,Jalan Pahlawan No 17 Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

MATERI

  1. Studi Komparasi Publikasi Peraturan Perundang – Undangan Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Setda kabupaten Tabanan Provinsi Bali

SOSIALISASI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2019

Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi produk perundang-undangan meliputi Undang-undang RI, Perda Kab.lamongan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara umum,antara lain :

1. Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak ;

2. Perda Kab.Lamongan no 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak

3. Perda Kab Lamongan no 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan

4. Perda Kab Lamongan no 15 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan pemberdayaan aset Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan

Narasumber :

1. Kejaksaan negeri Lamongan

2. DPRD Kab Lamongan

3. Dinas tenaga kerja

Waktu dan tempat pelaksanaan :

1. Kec kembangbahu (tanggal 19-juni-2019)

2. Kec mantup (tanggal 24-juni-2019)

3. Kec sukorame (tanggal 25-juni-2019)

4. Kec mantup (tanggal 26-juni-2019)

Peserta :

a. Ketua tim penggerak PKK

b. Bidan Desa

c. Tokoh masyarakat

d. Karang taruna

e. Pengurus BUM Desa bersama

PENYULUHAN HUKUM KEGIATAN NON FISIK TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) TAHUN 2019

Bagian Hukum Setda Kab lamongan Melaksanakan Penyuluhun Hukum yang di Hadiri Kepala Bagian Hukum sebagai Narasumber pada tanggal 12 – maret – 2019 bertempat di Desa Kelorarum Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan bersama  Kegiatan Non Fisik TNI manunggal Masuk Desa.

Lamongan Miliki JDIH, Masyarakat Bisa Akses Produk Hukum Via Android

27 Feb Lamongan Miliki JDIH, Masyarakat Bisa Akses Produk Hukum Via Android

Selasa, 26 Februari 2019 | 12:51:19

Kabag Hukum Setda Lamongan Joko Nursiyanto.SH.,MH saat menyampaikan materi dalam Bimtek JDIH berbasis android.

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Inovasi kembali dilakukan oleh Pemkab Lamongan. Melalui Bagian Hukum Setda setempat, telah resmi melaunching aplikasi yang menyediakan produk hukum, baik Perda maupun Perbup yang dinamai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lamongan.

Aplikasi JDIH ini seperti disampaikan oleh Kabag Hukum Setda Lamongan, Joko Nursiyanto, bisa diakses melalui android. Sebelum mencari produk hukum, masyarakat dan aparatur pemerintahan OPD, bisa mengaksesnya terlebih dahulu dengan mendownload aplikasi JDIH Lamongan melalui playstore.

“Setelah punya aplikasi JDIH Lamongan, masyarakat atau OPD tinggal mencari produk-produk hukum apa yang dicari dan disebutkan dalam menunya,” kata Joko Nursiyanto saat memberikan materi Bimtek JDIH Lamongan berbasis android di Hotel Mahkota, Selasa (26/2/2019).

Disebutkan oleh Joko panggilan akrab Joko Nursiyanto, dengan adanya aplikasi JDIH Lamongan ini, memudahkan kinerja bagiannya dan OPD lainya, atau masyarakat yang biasanya harus mondar mandir datang ke Bagian Hukum untuk meminta foto copy aturan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).

“Adanya aplikasi ini cukup membantu masyarakat dan OPD yang membutuhkan Perda atau Perbup, tinggal mengaksesnya melalui android dan bisa langsung diprint sendiri, tanpa harus meminta di Bagian Hukum, sehingga bisa meningkatkan kinerja diera keterbukaan ini,” terangnya.

Adanya aplikasi ini juga kata Joko, mendukung upaya keterbukaan informasi dari Pemkab Lamongan untuk masyarakat, yang langsung bisa diakses dan diketahui masyarakat, karena produk hukum adalah instrumen penting untuk membuat kebijakan, dan masyarakat harus mengetahui dan diberikan akses.

Terkait bimtek ini Joko mengajak seluruh operator website pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan memberikan pelayanan secara mudah, dan cepat kepada masyarakat. Dan bimtek JDIH ini juga untuk mengajak dari perwakilan OPD, untuk updating data secara online melalui alamat website www.kablamongan.jdih.jatimprov.go.id dan aplikasi berbasis android JDIH Lamongan.

Menyebarluaskan produk-produk hukum Kabupaten Lamongan melalui online dan update, khususnya kepada aparatur negara dan masyarakat, OPD, tentang peraturan daerah atau peraturan bupati yang baru atau yang mengalami perubahan.

Sementara itu, Teguh Rifai Kasubag Dokumentasi informasi Hukum Provinsi Jatim dalam kesempatan itu menyampaikan, dan mengapresiasi selama ini kalau Kabupaten Lamongan dalam keterbukaan informasi sudah cukup bagus. Sejak tahun 2008 hingga sekarang website yang dipunyai masih aktif, salah satunya informasi hukum.

“Lamongan satu-satunya daerah yang sudah luar biasa dalam memberikan ruang informasi kepada masyarakat, dan website sampai sekarang masih aktif, apalagi sekarang sudah ada JDIH Lamongan yang menyediakan konten Perda dan Perbup,” jelasnya.

Di Jawa Timur dari 38 Kabupaten Kota, baru ada 6 yang memilili JDIH. Penerintah Provinsi Jatim, Kabupaten Malang, Kota Malang, Tuban, dan Kota Surabaya. “Semoga daerah lainnya menyusul seperti Lamongan menyediakan JDIH agar masyarakat dan OPD bisa mengakses melalui android,” harapnya. jir

http://www.surabayapagi.com/read/184935/2019/02/26/lamongan-miliki-jdih-masyarakat-bisa-akses-produk-hukum-via-android.html

KEGIATAN TERBARU BAGIAN HUKUM TAHUN 2018

Bimbingan Teknis Ke-PPAT-an bagi Kepala Desa/Sekretaris Desa di Kab Lamongan yg diselenggarakan oleh Bagian Hukum Kab Lamongan pada hari Rabu, tgl 15 Agustus 2018, bertempat di Hotel Mahkota, dgn narasumber dari Kantor Pertanahan Kab Lamongan, PPAT/notaris dan Bagian Hukum

 

Pelaksanaan pilkades pada hari Minggu, tgl 26 Agustus 2018 di beberapa desa di wilayah Kabupaten Lamongan berlangsung aman dan terkendali berdasarkan hasil pengamatan Tim Montoring Pilkades dari Bagian Hukum Kab Lamongan

 

Kunjungan kerja Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dari BPK Perwakilan Prov Jatim di Bag Hukum Setda Kab Lamongan yg bertujuan untuk mengembangkan hubungan kerja yg baik antar unit kerja hukum di wil Prov Jatim

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Studi komparasi Bagian Hukum Kab Kendal Prov Jateng di Bagian Hukum Kab Lamongan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan &pengembangan JDIH

 

Konsultasi dan koordinasi terhadap Raperda Kab Lamongan pada hari Senin s.d Rabu tgl 21 s.d 23 Mei 2018 di Pemkab Semarang dan Kementerian Kesehatan RI

 

Rapat pembahasan Raperda Tahap I Pansus Legislatif dan Pansus Eksekutif pada hari Kamis dan Jumat, tgl 24 dan 25 Mei 2018 bertempat di DPRD Kab Lamongan

 

Dirgahayu Lamongan ke 449 semoga semakin megilan

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Bagian Hukum diwakili Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Melaksanakan Kegiatan Peninjauan Lapangan terhadap desa yang masuk dalam 3 besar Lomba Potensi Tingkat Perkembangan Desa yang , pada hari Senin, tgl 23 April 2018 di Desa Tlogoretno Kec Brondong

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Kepala Bagian Hukum sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan pada Organisasi Perempuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pada hari Rabu, tgl 9 Mei 2018, bertempat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Lamongan

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Peringatan Hari Kartini yang dimeriahkan dengan lomba merias wajah dan diikuti Bagian Hukum Setda Kab Lamongan pada hari Jumat, tgl 20 April 2018 bertempat di kantor PKK Kab Lamongan

 

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

SOSIALISASI HUKUM

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, Biro Hukum Setda Provinsi Jatim bekerjasama dengan Bagian Hukum Setda Kab Lamongan menyenggarakan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, pada hari Senin, tgl 16 April 2018, di Desa Balun Kec Turi, dengan narasumber :
1. LABH AL BANNA
2. APEL
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov Jatim
4. DPRD Komisi A Prov Jatim

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Sosialisasi Hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum hari ke 2 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tgl 17 April 2018, bertempat di Desa Bakalanpule Kec Tikung

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Rakor dalam rangka harmonisasi Raperda Kab Lamongan Tahun 2018 bersama Kemenkumham Kanwil Jatim, pada hari Kamis, tgl 12 April 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Lamongan

 

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pusat Jaringan, dengan peserta Bagian Hukum dan Dinas Kominfo Kab/Kota se Jawa Timur, pada hari Kamis, tgl 12 April 2018, bertempat di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Rakor membahas pengelolaan PT. LIS pada hari Rabu, tgl 11 April 2018, bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kab Lamongan bersama Wakil Bupati Lamongan, Sekretaris Daerah Kab Lamongan, Perangkat Daerah terkait serta PT. LIS

 

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Rapat koordinasi terkait pengaduan masyarakat adanya pelanggaran HAM di Kecamatan Modo yang difasilitasi oleh Kemenkumham Kanwil Jatim dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Lamongan, pada hari Rabu, tgl 11 April 2018, bertempat di Kantor Kecamatan Modo

 

 

Foto Bagian Hukum Kab Lamongan.

Dalam rangka mengidentifikasi pejabat pengadaan barang/jasa yg bersertifikat pada masing-masing Perangkat Daerah di Kab Lamongan, dilaksanakan rapat koordinasi Kajian Pengguna Sertifikat Barang/Jasa Tahun 2018, antara Tim Teknis bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur, pada hari Rabu, tgl 11 April 2018, bertempat di Ruko LTC

 

 

 

 

 

 

PENYULUHAN DESA SADAR HUKUM TAHUN 2017

Montage dibuat Bloggif
Kegiatan ini bertempat di Kecamatan :

Kecamatan Kembangbahu tempat Desa Pelang (Tgl 13 Nov 2017)
Kecamatan Pucuk tempat Desa Waruwetan (Tgl 14 Nov 2017)
Kecamatan Babat tempat Kelurahan Banaran (15 Nov 2017)
Kecamatan Paciran tempat Desa Sendangagung ( 21 Nov 2017)

Materi : Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tahun dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dihadiri oleh peserta yang berjumlah 60 Orang.
Narasumber: Apel (Aliansi Perempuan Lamongan) dan Bagian Hukum Kasubbagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Lamongan.

BIMBINGAN TEKNIS PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2017

width="281"

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yakni memberikan/menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat sebagai warga negara dan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Lamongan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan, Asisten Tata Praja Kabupaten Lamongan dan mengadakan Kegiatan Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada:
Hari : Senin

Tanggal : 23 Oktober 2017

tempat : Ruang Pertemuan Grand Mahkota Hotel ,Jl. Sunan Drajad No.4-8 Lamongan

Diikuti oleh sebanyak 100 (Seratus)orang dihadiri Perwakilan dari OPD se Kabupaten Lamongan. Acara dibuka oleh Bapak Asisten Tata praja kemudian dilanjutkan oleh Bapak Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Adapun Materi yang disampaikan oleh Narasumber yaitu:
1. Pembentukan Produk Hukum Daerah dan akibat Hukumnya Kabupaten Lamongan
2. Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Lamongan ;
3. Tata Naskah Dinas;

KEGIATAN SOSIALISASI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2017

 

 

width="281"

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yakni memberikan/menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap produk-produk hukum yang telah disahkan untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat sebagai warga negara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Aliansi Perempuan Lamongan di Kabupaten Lamongan dan Dinas Kesehatan Lamongan mengadakan kegiatan Sosialisasi Produk Perundang-Undangan. Kegiatan ini dilakukan di 5(Lima) kecamatan diantaranya:
1. Kec. Deket  (18-10-2017)
2. Kec. Sekaran (19-10-2017)
3. Kec. Bluluk (24-10-2017)
4. Kec. Ngimbang (25-10-2017)
5. Kec. Glagah (26-10-2017)

Diikuti oleh unsur Ketua Penggerak PKK Desa, Kader Posyandu, Bidan Desa, dan Karangtaruna setempat masing-masing sebanyak 60 (enam puluh) orang. Acara dibuka oleh Bapak Camat atau perwakilannya setempat kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Adapun Materi yang disampaikan oleh Narasumber yaitu:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 2 Tahun 2017
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) Kabupaten Lamongan ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;

STUDI ORIENTASI JDIH (JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM)

 

Studi Orientasi pengembangan Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jawa tengah Bertempat di OPD Biro Hukum Setda Provinsi Jawa tengah pada tanggal 28-29 September 2017 berdasarkan Surat Tugas tanggal 27 September 2017 Nomor : 800/ 78 /413.013/2017 yang di tandatangani oleh asisten tata praja setda kabupaten Lamongan guna untuk koordinasi terkait pengembangan aplikasi JDIH yang secara mandiri