GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) dan Keuntungannya

Pemerintah Daerah mulai menerapkan GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai), ternyata ada keuntungannya lho. Mari kita simak di video berikut ini beberapa keuntungan kl kita menggunakan transaksi non tunai, silahkan disimak, video kerja sama antara Bank Indonesia dengan NET TV

Transaksi Non Tunai di Instansi Pemerintah Daerah

Sejak diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017. Masih banyak Pemerintah Daerah (Pemda) belum mengimplentasikan secara penuh. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mardani H. Maming menyatakan sejumlah pemda masih mengalami kendala dalam penerapan transaksi non tunai. Padahal menurut amanat SE itu Pemda diwajibkan mengimplementasikan paling lambat 1 Januari 2018.

Ini kata Mardani lantaran masih banyak Pemda yang belum mempunyai infrastruktur yang mumpuni untuk menerapkannya. Dari anggota Apkasi, menurutnya baru sekitar 40% Pemda yang siap. “Apkasi sudah mengimbau untuk anggota dapat mengimplementasikan. Namun, semua itu dikembalikan pada kesiapan infrastruktur pendukung masing-masing daerah,” kata Mardani kepada Kontan.co.id, Kamis (28/9).

Mardani mengatakan kendala kerap terjadi karena beragam hal. Ia mengatakan, “Seperti kendala Sumber Daya Manusia (SDM), sisi infrastruktur. Dan sejumlah transaksi dengan jumlah nominal yang kecil seperti di bawah Rp. 50 juta. Kesiapan infrastruktur perbankan daerah juga berbeda di tiap tempat. Tidak semua Pemda mempunyai Bank Daerah, sehingga ini otomatis membuat Pemda melakukan kerjasama dengan Bank Provinsi atawa Bank BUMN.”

Namun Mardani menyatakan Apkasi berjanji akan patuh pada aturan yang ada. Secara bertahap setiap transaksi keuangan seperti pendapatan daerah maupun belanja daerah menggunakan sistem non tunai. “Secara umum bahwa pemerintah kabupaten siap mengimplementasikan hal tersebut,” jelasnya.

Ada salah satu opsi yang masih dipertimbangkan ialah penerapan transaksi di bawah Rp 10 juta. Pemerintah Daerah mengakui  cukup terkendala untuk melakukan transaksi non tunai di bawah nominal tersebut. Hal yang jadi pertimbangan dan perhatian adalah memastikan jangan sampai kinerja Pemerintah Daerah terkendala manakala berkaitan dengan jenis pengeluaran terutama yang nilainya kecil.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arief M . Edie menyatakan dalam hal menyiapkan transaksi keuangan non tunai. Pemda dapat melakukan implementasi hal tersebut secara bertahap.

Dirinya bilang sejalan dengan hal itu, Pemda hendaknya sudah mulai melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam transaksi oleh bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Ia bilang dalam implementasi hal tersebut, Pemerintah Pusat sudah cukup memberikan stimulus agar Pemda bisa melaksanakan sesuai ketentuan. Arief mengatakan, “Kami sudah cukup memberikan sosialisasi, bimbingan teknis dan pemda piloting untuk dijadikan referensi.”

Hari Batik Nasional

Batik merupakan perekat bangsa sekaligus menjadi simbol persatuan. Dengan berbatik, tidak ada lagi strata sosial, kaya maupun miskin, karena batik menunjukkan kolektivitas dan kebersamaan. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menanggapi makna yang bisa dipetik dari Peringatan Hari Batik Nasional, pada 2 Oktober 2017.

“Sekarang orang pakai batik hampir sama aja. Kalau dulu kan begitu orang memakai pakaian, pejabat dengan masyarakat itu kan beda. Kalau sekarang masyarakat ya pakai batik, pejabat pakai batik. Sehingga ini bagus untuk bangsa ini,” kata Pramono Anung, di ruang kerjanya Lantai 2 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, kemarin.

Disebutkan Seskab yang hampir setiap hari mengenakan baju batik ini, saat ini hampir semua pejabat tinggi negara dari atas hingga bawah semua mengenakan batik, tidak lagi bersafari. Masyarakat pun, lanjut Seskab, mengenakan batik tidak lagi semata-mata karena tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional tetapi karena batik sudah menjadi kebanggaan, dan memakai batik itu sudah seperti orang barat memakai jas dengan dasi.

Dengan demikian, menurut Seskab, batik juga sudah menunjukkan identitas bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang sedang tumbuh menjadi bangsa yang besar dan tidak lagi terjebak sebagai bangsa kelas menengah.

Bahkan, lanjut Seskab, saat ini, para kepala negara dalam forum-forum internasional, bukan hanya di Indonesia namun di luar negeri pun, seringkali memakai batik dengan corak yang dibuat sendiri. Para tamu dari negara lain yang datang ke kantor Seskab pun,seperti halnya Duta Besar, menurut Seskab, banyak yang mengenakan batik. Dengan semakin mendunianya batik, Seskab tidak khawatir jika negara lain ikut menggunakan batik.

“Bagaimanapun kita sudah menjadi leader di dalam batik. Dan itu sudah diakui dunia bahwa batik milik kita. Kalau kemudian negara-negara lain menggunakan batik, ya bagus bagus aja,” ujar Seskab.

Soal penetapan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, Seskab Pramono Anung mengatakan, warisan inilah yang kemudian harusnya dirawat bersama-sama.

Berkembang

Menurut Seskab, saat ini, batik sudah sangat berkembang dan telah diproduksi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, NTT, NTB, Bali dan sebagainya.

“Walaupun dengan corak kedaerahannya masing-masing ya, batik itu menjadi kuat. Dan sekarang ini, dengan industri batik sudah mendunia, Endek misalnya di Bali. Itu sudah menjadi pakaian yang di kalangan menengah ke atas, di luar negeri, mereka sering menggunakan itu untuk acara-acara resmi ketika musim panas,” tambah Pramono Anung.

Dengan masuknya batik ke pagelaran fashion show di New York, di Milan, dan di kota-kota fashion dunia lainnya, Seskab mengingatkan bahwa batik harus dijaga terus-menerus. Karena di industri pakaian pasti ada kompetisinya.

Dengan banyaknya daerah yang saat ini mendorong industri batik, menurut Seskab, tantangannya adalah bagaimana batik Indonesia tetap bisa bersaing secara harga. Pemerintah, sebut Seskab, tidak mungkin melakukan campur tangan di industri batik, tapi pemerintah akan mendorong, membuka market, membuka lapangan.

“Itu diperlukan. Dan saya melihat, sekarang ini sebenarnya kompetisi batik sudah sangat sehat,” jelas Seskab Pramono Anung.

Seskab meyakini jika semua masyarakat menghargai batik sebagai hasil karya anak bangsa sendiri, warisan budaya batik akan semakin mendunia, karena kepercayaan diri memakai batik menjadi salah satu upaya untuk merawat warisan budaya bangsa.

“Bagaimanapun warisan budaya ini perlu dirawat, dikembangkan, dan jangan sampai kemudian proses pengembangan itu hanya angin-anginan,” pungkas Seskab.

Sebagai informasi, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional Tahun 2017, Sekretariat Kabinet (Setkab) menyelenggarakan lomba swafoto “Bangga Berbatik” pada periode 2 sampai dengan 7 Oktober 2017. Setkab menyediakan hadiah 2 (dua) sepeda motor untuk 2 pemenang dengan pajak ditanggung oleh pemenang.

Humas Setkab bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Rapat Koordinasi Bendahara Lingkup Sekretariat Daerah

Suasana rapat Koordinasi Bendahara lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang dipumpin oleh Bapak Kepala Bagian Keuangan dan Aset dimana rapat ini bertujuan untuk me refresh kembali tugas dan kewajiban Bendahara dalam pengadministrasian keuangan lingkup Setda. Dalam rapat ini juga dilakukan sharing dan diskusi tentang hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dan kesulitan para bendahara di lingkup setda, hal ini bertujuan untuk menemukan solusi dari beberapa masalah yang mungkin ada dalam pengadministrasian dan pertanggungjawaban  para bendahara dilingkup Sekreatriat Daerah. Dengan adanya rapat ini Bendahara diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan dapat bekerja dengan maksimal.

Pembinaan Administrasi Keuangan bagi Bendahara Penerimaan dan PPK Kepala UPT Dispenda se Kab. Lamongan

Acara Pembinaan Administrasi Keuangan bagi Bendahara Penerimaan dan PPK Kepala UPT Dispenda se Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan oleh Bagian BPKA Setda Kabupaten Lamongan terlaksana dengan sukses dan lancar. Pada acara ini Kepala Bagian BPKA Setda Bapak Agus Cahyono, SH, MSi  menyampaikan beberapa point penting tentang betapa pentingnya ketertiban dalam pengadministrasian Penerimaan Asli Daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Bendahara Penerimaan. Beliau menekankan agar lebih berhati-hati dalam mengadministrasikan PAD, jangan sampai nantinya akan timbul permasalahan dan menjadikan temuan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang nantinya akan menyulitkan Bendahara Penerimaan itu sendiri. Dengan tertib dalam mengadministrasikan maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kelalaian. Beliau juga mengatakan bahwa pentingnya menggali potensi PAD Kabupaten Lamongan, dengan munculnya potensi-potensi baru tersebut dapat menambah PAD Kabupaten Lamongan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

HUT KORPRI KE 45

dirgahayu-hut-korpri-ke-44

Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah mengucapkan Selamat HUT KORPRI ke 45 dengan tema ‘Bersama KORPRI Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”.

Pada sambutannya Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa KORPRI harus memfokuskan energi pada intisari pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan publik kepada rakyat dengan melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, makin akurat dan makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional

Bapak SEKDA Kabupaten Lamongan Memberikan Pengarahan Terkait Belanja Daerah SKPD

dsc_0193

Bapak Sekda Kabupaten Lamongan disela-sela kesibukannya sedang memberikan pengarahan tentang pentingnya percepatan penyerapan belanja daerah Kabupaten Lamongan. Bapak Sekda menegaskan bahwa penyerapan belanja sampai dengan triwulan 2 masih cukup rendah. Beliau mengingatkan untuk untuk seluruh SKPD se Kabupaten Lamongan pada kwartal triwulan 3 ini harus dipercepat penyerapan belanjanya. Dengan dipercepatnya penyerapan belanja daerah maka ini akan berdampak pada  percepatan realisasi proyek pemerintah dapat melahirkan kepercayaan dunia usaha. Melalui pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, perekonomian suatu daerah menjadi lebih bergeliat. Misalnya, proyek infrastruktur jalan dapat memperlancar dan menekan biaya distribusi barang. Dan pada akhirnya berdampak secara luas pada masyarakat, artinya semakin cepat penyerapan belanja semakin cepat pula masyarakat dapat merasakan proyek-proyek pemerintah daerah guna menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagian BPKA Dalam Event Lamongan Tempoe Doeloe

DSC_0151

Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset ikut memeriahkan Event Lamongan Tempo Dulu yang diadakan di alun-alun Kabupaten Lamongan. Event ini diikuti oleh seluruh SKPD se Kabupaten Lamongan. Acara berlangsung selama dua hari pada hari Jum’at dan Sabtu sore s/d malam hari. Acara cukup meriah dan menarik karena disamping penjaga stand yang berdandan dan berpakaian layaknya orang Lamongan tempo dulu, jajanan dan makanan yang diperjual belikan seperti mengingatkan kita pada makanan dan jajanan tempo dulu. Dan diharapkan pada tahun yang akan datang banyak masyarakat yang ingin event ini diadakan lebih dari dua hari.

PARA KARTINI BAGIAN BPKA

PhotoGrid_1461214064030[1]

Para Kartini BPKA sedang memperingati Hari Kartini. Dengan seragam kebaya mereka tampil tidak seperti biasanya, cantik dan tanpa mengurangi atau menghambat aktivitas kegiatan mereka sehari-hari. Bahkan terlihat berbeda ketika para Kartini BPKA ini ketika sedang dalam melaksanakan tugas. ini dikarenakan semangat Ibu Kartini telah memotivasi mereka untuk menjadi Kartini-Kartini selanjutnya, dengan membawa semangat Kartini. Mereka membuktikan bahwa perempuan kerja di ranah laki-laki merupakan bukti kesetaraan gender