001aaamusren

Pengesahan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lamongan harus rampung paling lambat pada 16 Agustus 2016. Tenggat itu dihitung berdasarkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan pada 17 Februari 2016.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Statistik dan Pelaporan Bappeda Propinsi Jawa Timur Teguh Prayitno dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 di Pendopo Lokatantra, Selasa (19/7).

“Bupati dan Wakil Bupati Lamongan telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Sedangkan jangka waktu pengesahan Perda (RPJMD) maksimal adalah 6 bulan setelah pelantikan. Sehingga Kabupaten Lamongan masih punya waktu sampai dengan 16 Agustus untuk memproses RPJMD Tahun 2016-2021 ini untuk menjadi Perda, “ jelas Teguh Prayitno.

Terkait RPJMD Lamongan, Teguh Prayitno mengapresiasi pencapaian beberapa indikator kinerja Kabupaten Lamongan yang bisa melampaui Propinsi Jawa Timur bahkan Nasional.

Dia mengungkapakan, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan mencapai 6,12 persen pada angka sementara. Angka itu melebihi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di angka 5,44 persen dan nasional yang sebesar 4,79 persen.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lamongan yang berada di angka 4,10 persen menurut Teguh Prayitno juga jauh lebih rendah dibanding Jawa Timur yang 4,47% persen dan Nasional yang 6,18 persen.

“IPM Kabupaten Lamongan tahun 2014 yang berada di angka 69,42 juga melebihi IPM Propinsi Jawa Timur yang hanya 68,14, “ ungkpa Teguh Prayitno.

Sementara Bupati Fadeli yang hadir membuka Musrenbang RPJMD menyebutkan titik tekan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan pencapaian target beberapa indikator kinerja utama.

“Visi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yakni Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing yang ditempuh dengan lima misi. Pertumbuhan ekonomi hingga lima tahun mendatang berada pada kisaran 5,5-6,5 persen, PDRB per kapita di akhir tahun 2021 mencapai Rp. 42,90 juta, IPM dipasang target mencapai 71 di akhir tahun 2021, tingkat kemiskinan turun menjadi 12,91 persen dan Opini BPK menjadi WTP, “ Jelentereh Fadeli.

Kepala Bappeda Aris Wibawa menyebutkan Musrenbang Penyusunan RPJMD tersebut diharapkan menjadi forum antara pemangku kepentingan dan stakeholder untuk memberikan saran dan menentukan program prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan selama 5 tahun mendatang.

“Tujuannya tak lain untuk menyelaraskan strategi serta sinkronisasi program prioritas kabupaten, Propinsi Jawa Timur dan Nasional. Diharapkan setelah Musrenbang RPJMD ini akan dihasilkan rancangan akhir RPJMD Tahun 2016-2021, “ ujarnya.