01paj

Dari sejumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar Lamongan yang mencapai sebanyak 75.800 WP, sebagian besar masih didominasi karyawan. Sementara sebagian kecilnya adalah usahawan dan badan usaha.

Data tersebut dingkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan Deddy Perwira. Dia menyebut dari total 75.800 WP tersebut, sebanyak 64.000 WP adalah Orang Pribadi (OP) karyawan, kemudian sebanyak 6.500 OP usahawan dan selebihnya adalah 5.300 WP badan usaha.

Ditambahkan olehnya, tahun  ini KPP Pratama Lamongan menargetkan penerimaan pajak bisa mencapai sebesar Rp. 337.465.000.000. Besaran tersebut naik dari target tahun 2014 sebesar Rp. 208.189.000.000 yang bisa terealisasi melebihi target. Yakni mencapai 108,38 persen atau Rp. 225.643.000.000.

Untuk mengejar target pajak tersebut, KPP Pratama menggandeng berbagai pihak termasuk Bupati Fadeli dan Sekkab Yuhronur Efendi. Keduanya member teladan menyampaikan SPT PPh Tahun 2014 di KPP Pratama, Senin (30/03).

Selain itu, menurut Deddy, wajib pajak bisa menyampaikan laporan SPT Tahunan melalui berbagai media yang sudah disediakan. Seperti melalui drop box yang tersedia dan melalui kantor pos.

Tak hanya itu, penyampaian SPT Tahunan juga bisa disampaikan melalui media internet dengan sistem e-Filling. e-Felling merupakan suata cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

“Apalagi Kabupaten Lamongan telah menerima penghargaan e-Goverment sejak tahun 2012 dari Kemenkominfo. Serta pencanangan Lamongan Digitak Society yang memudahkan mengakses internet sehingga keberadaan e-Filling sangat membantu kemudahan pelaporan SPT Tahunan, “ sebut Deddy

Dia menyebut Lamongan pada dua hingga tiga tahun kedepan bakal menyaingi Gresik sebagai wilayah industri. Indikasi itu dapt terlihat dari terdapatnya sekitar 1.500 penusahaan besar dan kecil di Lamongan dengan 15 perusahaan diantaranya berskala besar.

Fadeli saat di KPP Pratama Lamongan menyampaikan harapannya agar investor yang masuk Lamongan mau menggunakan NPWP domisis Lamongan. Sehingga pajaknya bisa masuk ke daeerah dan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.

“Jangan sampai dengan membludaknya investor yang masuk ke Lamongan hanya mencari penghasilan saja di Lamongan. Namun pajaknya lari ke kantor pusatnya di Surabaya atau di Jakarta, “ kata Fadeli.