Ziarah Makam Leluhur Lamongan

(Kamis - 26/05/2016) Ketua DPRD Kab. Lamongan Berziarah Ke Makam Leluhur Lamongan yang di pimpin oleh Wakil Bupati Lamongan berserta Forkompimda, Sekkab, MUI, Kapolri dan Para Pejabat di Lingkungan Pemkab More »

SEMARAK HARI JADI LAMONGAN KE-447 (Rabu - 25/05/2016) Pasamuan Agung dan Kirab Keliling Hari Jadi Lamongan Ke-447. More »

(Selasa - 24/05/2016) Komisi D DPRD Kab. Lamongan Menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Kab. Nganjuk terkait Pelaksanaan BPJS Kesehatan More »

(Ahad - 22/05/2016) Pagelaran Wayang Kulit Di Halaman Kantor DPRD Kab. Lamongan Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Lamongan (HJL) Ke-447 Tahun 2016. More »

(Jumat - 20/05/2016) Sekretariat DPRD Kab. Lamongan Mengadakan Acara Khotmil Quran di Musholla Kantor DPRD Lamongan untuk Mengawali Kegiatan Hari Jadi Lamongan (HJL) Ke-447 Tahun 2016. More »

(Senin - 16/05/2016) Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan Melakukan Hearing dengan Persatuan Guru di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan Terkait Masalah Kejelasan Status dan Gaji More »

 

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi

DSC07191 DSC07188

Lamongan – Rangkaian pembahasan Raperda tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 kembali digelar, setelah sebelumnya digelar Rapat Paripurna dalam acara mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Senin (20/06/2016) dilaksanakan Rapat Paripurna dalam acara mendengarkan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi di Ruang Paripurna gedung DPRD Kabupaten Lamongan. Rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekretaris DPRD dan Camat Se Kabupaten Lamongan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Abdul Ghofur.

DSC07205Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi, Bupati Lamongan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum-nya terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

Jawaban Bupati Lamongan atas Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tersebut terangkum dalam beberapa point. Mengenai Pendapatan yang disarankan Fraksi Partai Demokrat tentang pengembangan potensi tradisi budaya yang dapat dikemas dalam sebuah ‘Event Wisata’ sebagai salah satu daya tarik dan alternatif baru Pendapatan Daerah, Bupati Lamongan menyampaikan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki tradisi budaya lokal dengan ragam potensi yang dapat dikembangkan dan dipopulerkan ke khalayak luas dengan kemasan yang lebih menarik serta layak jual bagi Wisatawan Domestik. Salah satunya dengan menggelar event Festival Kupatan Tanjung Kodok. “salah satu langkah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah menggelar event festival Kupatan Tanjung Kodok yang akan digelar satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah Tahun ini. Kegiatan ini merupakan langkah untuk melestarikan tradisi Kupatan Masyarakat Pantura (Paciran – Brondong) yang sudah berjalan turun-temurun setiap tahunnya”. Ujarnya.

DSC07179Sedangkan mengenai menurunnya Realisasi Retribusi Daerah yang disampaikan oleh Fraksi PKB, Bupati Lamongan menjelaskan ada beberapa faktor penyebab menurunnya Realisasi Retribusi Daerah yaitu (1) tidak adanya lagi Retribusi Penyelenggaraan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Retribusi tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (2) Penerimaan BPJS pada Dinas Kesehatan yang seharusnya diterima pada akhir tahun, bergeser menjadi diterimakan pada awal tahun berikutnya. (3) Dengan adanya status RSUD Ngimbang dan Akademi Keperawatan menjadi BLUD, maka penerimaan Retribusi dari kedua Instansi tersebut berubah menjadi penerimaan sektor lain-lain PAD yang sah. Selain itu, tidak tercapainya pendapatan dari pajak parkir, Bupati Lamongan menjelaskan hal ini dikarenakan adanya sebagian pengusaha parkir masih belum memanfaatkan lahan parkir secara optimal sehingga pendapatannya menjadi belum maksimal. Begitu juga mengenai belum tercapainya target pajak hiburan hal tersebut dikarenakan masih adanya beberapa objek pajak hiburan yang belum mencapai target penerimaan. Bupati Lamongan berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan penerimaan sektor pajak tersebut. “ke depan kami akan lebih mengintensifkan lagi optimalisasi penerimaan pajak sektor tersebut” imbuhnya.

DSC07194Terkait Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mengatasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok pada bulan suci Ramadhan dengan melalukan operasi Pasar serta kegiatan Pasar Murah dibeberapa titik lokasi di kabupaten Lamongan.

Sedangkan Penjelasan mengenai besaran Surplus Anggaran dan SILPA, Bupati Lamongan menyampaikan penjelasan bahwa Surplus Anggaran terjadi karena adanya pelampauan dari Penerimaan Daerah dan efesiensi belanja, sedangkan SILPA merupakan sisa lebih yang berasal dari Surplus Anggaran ditambah pembiayaan netto.

Disela-sela akhir penyampaiannya, Bupati Lamongan meyampaikan akan berusaha menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang memperoleh opini BPK dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan melakukan beberapa langkah diantaranya yaitu bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendampingan pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2016. (Ans/Fz)

Rapat Paripurna Dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015

DSC06988Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna pada selasa ( 14/06/2016). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H.Sonhadji Zainudin, SE.MM membahas agenda tentang pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam rapat tersebut nampak hadir Bupati H.Fadeli, SH, MM dan Wakil Bupati Lamongan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP serta Forum Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, dan Camat Se Kabupaten Lamongan.

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi antara Lain : Debby Kurniawan, S.Kom ( Demokrat), H. Ali Afandi (PKB), Drs. H. Darwoto, MM (PDI-P), H. Wiji, SE (PAN), H. Hasan Bisri ( Golkar), H.R Imam Mukhlisin, M.Pd.I ( Gerindra), Drs. Na’im, M.Ag (PPP).

DSC07004Kesempatan pertama dibacakan oleh Fraksi Demokrat Debby Kurniawan. Dalam penjelasannya, Demokrat mengajak untuk mengangkat nama Lamongan agar menjadi daya tarik alternatif bagi wisatawan.

“ Potensi pendapatan sektor pariwisata yang saat ini masih bertumpu pada penerimaan pendapatan dari WBL, agar kedepan dapat dimulai langkah yang lebih kongkret guna menggali potensi destinasi wisata baru di Lamongan, untuk diangkat dan di Publish ke masyarakat umum, sekaligus sebagai salah satu alternatif pendapatan daerah. Salah satu potensi besar yang mampu dikembangkan di Kabupaten Lamongan adalah beragamnya tradisi budaya yang unik dan masih tumbuh subur sampai saat ini, ’’ Ucap Debby Kurniawan.

DSC07012Sementara dari Fraksi PKB, H.Ali Afandi Menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan harus mendorong peningkatan kinerja dan kesesuaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan terus dapat ditingkatkan, yang tentu saja disertai dengan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan , diperoleh hasil yang sesuai sebagaimana yang diharapkan, bukan sekedar menghabiskan anggaran tanpa bisa membukukannya secara baik,’’ Kata Ali Afandi.

DSC07017Dari Fraksi PDI-P menyampaikan rekomendasinya “untuk meningkatkan Rasio kemampuan Pendapatan Asli Daerah didalam membiayai keseluruhan belanja daerah, meningkatkan kemampuan BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak membebani masyarakat, dan meningkatkan efisiensi anggaran Belanja Pegawai agar dicapai belanja Publik yang lebih besar,” Ujar H. Darwoto.

DSC07019Dari fraksi PAN menyampaikan “ Terhadap menjamurnya usaha galian C, agar sebelum memberikan izin usaha galian C, Pemerintah Daerah dan pihak terkait melakukan kajian yang serius akan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang diakibatkan juga selektif dalam memilih dan menentukan lokasinya, sehingga mampu meminimalisir dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat,” Ujar H. Wiji.

DSC07022Dari fraksi Golkar menyampaikan “ Pemerintah Daerah supaya lebih cermat dan rasional dalam proses perencanaan. Momentum perubahan APBD 2016, kiranya bisa menjadi awal keseriusan perencanaan dan identifikasi pendapatan daerah khususnya pada Pos pendapatan Asli Daerah. Terkait belanja Daerah kami meminta adanya peningkatan realisasi belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan meminimalisir belanja yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat,” Ujar, H. Hasan Bisri.

DSC07026Dari fraksi Gerindra menyampaikan “ fraksi Gerindra meminta agar alokasi APBD pada tahun-tahun berikutnya meningkatkan anggaran untuk Belanja Modal. Dan meminimalisir Belanja Operasional, Belanja Barang dan Jasa, menggingat alokasi anggaran tersebut menyumbang SILPA terbesar setiap tahunnya, disamping itu, alokasi APBD semacam itu kurang baik bagi percepatan pembangunan. Selain itu juga meminta kepada saudara Bupati agar menegur seluruh SKPD yang kinerja realisasi anggarannya rendah,” Ujar H.R. Imam Mukhlisin.

DSC07031Sementara dari fraksi PPP menyampaikan “ fraksi PPP memberikan apresiasi terhadap kenaikan realisasi anggaran, walaupun demikian pendapatan asli daerah seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi, karena setelah kami cermati pendapatan terbesar dari total pendapatan yaitu berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, fraksi PPP berharap pendapatan asli daerah dari berbagai sektor agar lebih ditekankan lagi”. (Ans/Fz)

DPRD Kabupaten Lamongan Menyampaikan Rekomendasi Hasil Pembahasan LHP BPK RI Dalam Sidang Paripurna

DSC06945 DSC06917

Lamongan – Jumat (10/6) di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan di gelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD ke-9 Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( LHP BPK RI) dan ditindaklanjuti ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi penggawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka Panitia Kerja DPRD Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran DPRD. Dalam acara Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan tersebut nampak hadir Forum Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, Serta Camat Se Kabupaten Lamongan dan para wartawan media cetak dan elektronik. Meskipun acara tersebut dilaksanakan pada bulan Puasa Ramadhan, namun acara tersebut berjalan secara khitmad sesuai dengan rencana.

DSC06942Dalam kesempatan itu Moch. Dahlan selaku Juru Bicara Panitia Kerja (Panja) menyampaikan beberapa rekomendasi “ Panja meminta agar seluruh cacatan yang menjadi faktor penghambat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diselesaikan pada Tahun 2016 oleh pemerintah daerah” Katanya.

“Selain itu panja Juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pembinaan dan pelatihan secara intensif dan berkelanjutan terhadap seluruh pejabat penatausaan keuangan daerah dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten” Imbuhnya.

“ Mudah- mudahan dengan rekomendasi yang kami sampaiakan  dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah daerah, kedepan Kabupaten Lamongan dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian” Kata Moch. Dahlan saat mengakhiri laporan Penyampaian rekomendasi. (Ans/Fzr)

Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015

DSC06949Lamongan – Jumat (10/6) di Lantai Dua Gedung DPRD Kabupaten Lamongan di gelar Rapat Paripurna DPRD Ke-10 Masa Sidang Ke-II Tahun 2016 Dengan Agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2015. Dalam acara tersebut nampak hadir Forum Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, Serta Camat Se Kabupaten Lamongan dan para wartawan media cetak dan elektronik. Meskipun acara tersebut dilaksanakan pada bulan Puasa Ramadhan, namun acara tersebut berjalan secara khitmat sesuai dengan rencana.

Rapat Paripurna Penggantar Nota Keuanggan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2015. Dipimpin oleh H.Kaharudin, SH ketua DPRD Kabupaten Lamongan.

DSC06946Bupati Lamongan H. Fadeli, SH, M.M menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan yang telah menjalani proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 telah menghasilkan berbagai indikator ekonomi makro sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015 serta Nota Pengantar Rancangan APBD 2015.

Pada awal penyampaiannya, Bupati Lamongan menyampaikan selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1437 Hijriyah kepada seluruh hadirin yang mengikuti Rapat Sidang Paripurna serta mengajak para hadirin untuk menghiasi Bulan Ramadhan yang penuh berkah dengan amalan dan kerja nyata sebagai wujud Ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada tahun 2015, dalam Bupati Lamongan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pertama kalinya telah menyusun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan berbasis Akrual sebagaimana yang diamanahkan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dengan ketentuan diatas, Pemerintah  Kabupaten Lamongan akan terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten, termasuk didalamnya adalah upaya meningkatkan transparansi melalui sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel.

“ Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2015 terealisasi sebesar 108,18 persen atau sebesar 321 milyar 667 juta 133 ribu 175 rupiah 96 sen. Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 92,96 persen atau 2 trilyun 407 milyar 389 juta 245 ribu 871 rupiah 14 sen”. Sedangkan untuk kinerja pembiayaan , dari sisi penerimaan tercapai realisasi sebesar 100,14 persen yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 165 milyar 213 juta 664 ribu 218 rupiah 80 sen dan Penerimaan Piutang Daerah yang berasal dari penerimaan dana bergulir, terealisasi sebesar 22 milyar 670 juta rupiah atau 101,21 persen ”. Kata Bupati ketika menyampaikan nota penggantar laporan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015. (Ans/Fz)

Pemberdayaan Petani Tebu Untuk Kesejahteraan Masyarakat

IMG_3116Komisi B DPRD kabupaten Lamongan baru lalu ( 31/06) melakukan kunjungan di PT. Kebun Tebu Mas di Kecamatan Ngimbang. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penggelolaan Tebu Menjadi gula  tersebut dibangun di Lamongan karena di wilayah Kabupaten Mojokerto, Tuban, Bojonegoro dan Jombang tidak mampu menyediakan lahan yang diinginkan oleh investor.

Keberadaan Pabrik Gula Tebu Mas (KTM) ini diharapkan mampu meningkatkan mensejahterakan para petani tebu di daerah dataran tinggi karena daerah tersebut sangat cocok untuk ditanami tebu. Karena hasil panen dari para petani tebu inilah yang akan membantu memasok bahan baku berupa tebu ke pabrik gula itu sebagai produsen gula nasioanal.

IMG_3111Direktur Operasi PT KTM Agus Susanto menyampaikan “ program untuk memberdayakan petani antara lain: kerjasama pembibitan dan kerjasama budidaya tanaman tebu” Katanya. Dengan adanya kerjasama dengan petani tebu, diharapkan hasil tebu dapat terserap semua ke PT.KTM mengingat kebutuhan  pabrik ini sangat besar.

Untuk memenuhi kebutuhan produksi Pabrik Gula ini membutuhkan lahan minimal seluas ± 23.000 H. Oleh karena itu Komisi B DPRD Kab. Lamongan menekankan kepada pihak pabrik gula agar lebih mensosialisasikan kepada Masyarakat Petani tebu di wilayah sekitar mengenai kebutuhan bahan baku Tebu yang sangat besar, sehingga hasil panen tebu mereka bisa diserap langsung oleh pihak pabrik. ”kami Komisi B mengharapkan Pabrik Gula PT. Kebun Tebu Mas serta dinas pertanian dan perkebunan Kab. Lamongan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penanaman tebu karena tanaman tebu lebih menghasilkan bagi daerah yang dataran tinggi,” kata wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Okta Rosadinata saat melaksanakan sidaknya bersama anggota Komisi B. (Ans/Fzr)

Skip to toolbar