PENGHARGAAN JAMAAH HAJI TERBANYAK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2012

IMG_0685

Penghargaan Jumlah Jamaah Haji Terbanyak Tahun 2012 yang diterima oleh Kecamatan Paciran

          Ibadah haji adalah rukun islam yang ke 5 (Lima) yang setiap tahun        dilaksanakan oleh umat islam seluruh dunia  Di tahun 2012 kecamatan Paciran mendapatkan penghargaan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dalam hal perolehan  jamaah haji terbanyak se-Kabupaten Lamongan yaitu dengan jumlah jamaah haji sebanyak + 350 jamaah haji.

           Hal ini mencerminkan  Kecamatan Paciran merupakan suatu daerah atau wilayah agamis/religius dimana penduduknya mempunyai kesadaran dan antusiasme yang tinggi dalam menjalankan ibadah  dengan kata lain Kecamatan Paciran adalah merupakan Kota Santri,suatu prestasi yang patut dibanggakan oleh penduduk Kecamatan Paciran.

E-KTP

            E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan salah satu Program Nasional Kementerian Dalam Negeri .E-KTP dilengkapi dengan biometrik,rekaman sidik jari dan chip rekaman biodata,pas foto,iris mata dan tanda tangan yang berlaku 5 (Lima) tahun berdasar azas domisili,manula/60 tahun lebih berlaku seumur hidup.

            Setiap warga negara wajib melindungi status dan identitas diri secara hukum sebagai warga negara dengan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.Data tunggal e-KTP untuk data dasar PEMILU Legislatif, PILPRES dan PEMILUKADA, keamanan negara, perbankan dan semua pelayanan publik.

           E-KTP di Kabupaten Lamongan dilaksanakan serentak pada tanggal 01 April 2012. Jumlah wajib e-KTP kuota nasional di Kecamatan Paciran tercatat sebanyak 73.713 jiwa dari 16 Desa dan 1 Kelurahan,Kelurahan Blimbing 13.621 jiwa, Desa Banjarwati 4.572, Desa Drajat 1.500 jiwa. Desa Kandangsemangkon 6.316 Jiwa, Desa Kemantren 4.497 jiwa, Desa Kranji 5.222 jiwa, Desa Paciran 13.524 jiwa, Desa Paloh 1.311 jiwa,Desa Sendangagung 4.899 jiwa, Desa Sendangduwur 1.417 jiwa, Desa Sumurgayam 3.010 jiwa, Desa Sidokelar 1.735 jiwa, Desa Sidokumpul 1.831 jiwa, Desa Tlogosadang 1.401 jiwa, Desa Tunggul 3.712 jiwa, Desa Warulor 1.390 jiwa dan Desa Weru 3.755 jiwa sesuai dengan jumlah kuota nasional.

IMG_0687

Penghargaan untuk kategori Perekaman E-KTP terbanyak di Kabupaten Lamongan yang diterima Kecamatan Paciran

          Mulai 01 April 2012 sampai akhir Desember 2012 Kecamatan Paciran melaksanakan perekaman e-KTP sebanyak 57.647 jiwa atau sebesar 80,48 % dari jumlah wajib e-KTP kuota nasional.Atas keberhasilannya dalam melaksanakan perekaman e-KTP di Kecamatan Paciran Bapak Bupati Lamongan memberikan penghargaan dan bonus kepada Camat Paciran sebagai Peringkat Pertama perolehan tertinggi perekaman e-KTP Se-Kabupaten Lamongan.

          Sampai saat ini proses e-KTP masih berlangsung dan dilaksanakan pembagian disertai pengaktifan e-KTP keliling  kedesa-desa sampai kedusun-dusun sehingga masyarakat Kecamatan Paciran mudah menjangkaunya dan e-KTP teraktifasi semua. Pembagian dan Pengaktifan e-KTP Dilaksanakan dengan sistem bergilir sesuai dengan jadwal masing-masing desa, saat ini jumlah e-KTP yang telah aktif sekitar 12.054 Keping dari 7 Desa yaitu Desa Sendangduwur, Desa  Kranji, Desa Kemantren, Desa Sidokelar, Desa Banjarwati, Desa Drajat Dan Desa Tlogosadang.

MUSRENBANGKEC (MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN) KEC. PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2014

IMG_0595

Musrenbang Kecamatan di Pendopo Kecamatan Paciran

Pada Hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 pukul 10.00 di Kecamatan Paciran dilaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGKEC) yang bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Paciran. Adapun penjelasan tentang MUSRENBANG PERENCANAAN KECAMATAN adalah sebagai berikut :

A. PENGERTIAN

1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders     kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya.

2. Stakeholders Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk mengatasi permasalahan di Kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.

3. SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.

4. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.

6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain :

   1)  Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan pada tahun berikutnya yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD ;

    2)  Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.

B. TUJUAN

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk :

1. Membahas dan menyepakati hasil – hasil Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. 

2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.

3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi – fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

 

C. MASUKAN

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah :

1. Dari Desa/Kelurahan

    a.  Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing – masing Desa/Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

    b.  Daftar nama anggota delegasi dari Desa/Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

   c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, atau organisasi tani/nelayan tingkat Kecamatan.

2. Dari Kabupaten

   a.  Kode Kecamatan (dua angka/digit yang sama dengan yang disampaikan di Desa/Kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui Kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.

   b.  Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di Kecamatan tersebut.

   c.  Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda.