KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH JL. Basuki Rahmat NO. 1 Telp (0322) 313449 LAMONGAN E-mail : kppd@lamongankab.go.id web site : http://lamongankab.go.id/instansi/litbang/ More »

Kerja Bakti

Kerja Bakti Bukan Hanya Untuk Adipura More »

PENELITIAN RESTRIBUSI PENDAPATAN PASAR HEWAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Kerjasama; KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LITBANGDA) KABUPATEN LAMONGAN Dengan LPPM UNISLA LAMONGAN TAHUN 2011 More »

Gerak Jalan Mayangkara

Gerak jalan mayangkara adalah gerak jalan dengan rute sejauh 22 KM yang dimulai dari gedung Mayangkara yang berada di Kecamatan Mantup dan berakhir di depan Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. More »

 

Rapat Kegiatan Penelitian Perluasan Daerah Tanaman Hortikultura

Susunan Acara

  1. Pembukaan.
  2. Sambutan Kepala Kantor Litbangda Oleh, Bapak Drs. SUPARNO, M.S.i
  3. Penyampaian Paparan Penelitian Oleh Bapak Ir. CHOIRUL ANAM, M.S.i
  4. Tanggapan dan Masukan oleh Tim Teknis (Bapeda, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum)
  5. Tanggapan dan Penjelasan oleh Peneliti
  6. Do'a dan Penutup.

Rangkuman

Penelitian Perluasan Daerah Tanaman Hortikultura

 

Pengembangan usaha agribisnis hortikultura mempunyai keunggulan dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya. Pertama dalam satuan luas lahan yang kecil dapat memberikan keuntungan relatif besar. Kedua, dapat memberikan jaminan pendapatan yang tinggi, jangka panjang dan berkelanjutan, khususnya pada pengusahaan tanaman buah-buahan. Tujuannya adalah: a). Untuk mengetahui  perkembangan perluasan daerah tanaman hortikultura; b). Untuk mengetahui perkembangan daerah dan jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Lamongan. Metode datanya  yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada yang terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Analisis data ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis secara komprehensif terhadap perkembangan perluasan daerah tanaman hortikultura.

Penelitian Pengembangan Budidaya dan Teknologi Pengelolahan Bandeng

 

  1. Kesimpulan
  1. Pola Budidaya Bandeng yang dilakukan oleh masyarakat Lamongan sebagian bersifat tradisional dan spesifik lokasi.
  2. Usaha budidaya ikan bandeng dengan menerapkan CBIB lebih layak dan berpeluang sangat bagus dibanding tanpa menerapkan CBIB.
  3. Penanganan pasca panen masih sangat sederhana, bandeng hasil panen langsung dimasukkan keranjang – keranjang bambu lalu ditutup dengan rerumputan, ditimbang lalu di bawah ke TPI untuk dilelang.
  4. Pengolahan bandeng dilakukan pada skala home industri adalah bandeng asap, bandeng presto, otak-otak bandeng, bandeng tandu dan bandeng krispi.
  5. Pengembangan teknik pengolahan diarahkan pada diversifikasi produk bandeng tanpa duri serta bandeng duri lunak untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi dan didistribusikan secara nasional dan atau ekspor.

Bandeng Asap Masih ada duri Rp.15.000/ekor, sedangkan tanpa duri Rp. 17.000/ekor

Bandeng yang digunakan ukuran 3-4 ekor/kg yang bila dijual segar harga Rp.15.000-17.000/kg.

Dengan pengasapan nilai produksi bisa naik tiga kali.

Kendala bandeng asap : alat yang dipunya masih terbatas, tenaga pemasaran kurang dan kemasan kurang menarik.

Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah Sektor Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Lamongan

  1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan  hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

  1. Penerimaan Retribusi IMB selama lima tahun terakhir antara target yang dianggarkan dengan realisasi yang dicapai persentasenya bersifat fluktuatif. prosentase tertinggi dicapai pada tahun 2013 yaitu 124,28 persen dengan nilai target Rp. 650.000.000,- dan nilai realisasi Rp. 807.827.000,- sedangkan prosentase terendah pada tahun 2011 yaitu 84,13 persen dengan nilai target   Rp. 925.000.000,- dan nilai realisasi Rp. 778.203.000,-.
  2. Kontribusi Penerimaan Retribusi IMB terhadap retribusi Daerah  terbesar pada tahun 2012 yaitu 76,49 % dengan retribusi IMB sebesar Rp.819.891.500,- dan retribusi Daerah sebesar Rp.1.071.916.000,-, sedangkan kontribusi terkecil pada tahun 2010 sebesar 54,89 % dengan retribusi IMB sebesar Rp.772.464.250,- dan retribusi Daerah sebesar Rp.1.407.360.500,-.
  3. Kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD terbesar pada tahun 2009 yaitu 0,80 persen dengan nilai retribusi IMB Rp. 890.867.800,- dan nilai PAD Rp. 111.254.225.595,-, sedangkan kontribusi terrendah pada tahun 2013 yaitu 0,62 persen dengan nilai retribusi IMB Rp. 807.827.000,- dan nilai PAD Rp. 129.287.943.000,-.
  4. Berdasarkan Tingkat Efektifitas penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Lamongan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 secara umum termasuk dalam kriteria sangat Efektif, hanya pada tahun 2011 menunjukkan kontribusi retribusi IMB masih cukup efektif.  Dengan hasil tersebut, maka retribusi IMB merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial pada sektor retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Penelitian Tentang Fungsi Kelitbangan dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kantor Litbangda di Daerah

  1. Kesimpulan
  1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Surat Edaran (SE) Kementerian dalam Negeri No. 061/2721/SJ bertanggal 12 Nopember 2007 Tentang Eksistensi Balitbangda, keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dan dipertahankan keberadaannya karena merupakan salah satu unsur pendukung dalam pengambilan keputusan kebijakan dan bersifat spesifik. Namun demikian minimnya anggaran untuk kegiatan penelitian sangat sulit bagi Kantor Litbangda untuk memaksimalkan peran dan fungsinya, sejak dibentuknya lembaga ini pada tahun 2008 baru ada 35 judul penelitian yang telah dilaksanakan.
  2. Bentuk kelembagaan Kantor Penelitian dan Pengembangan yang ada sudah sesuai dengan tupoksinya, namun demikian keberadaan idealnya harus ditunjang dengan SDM Peneliti dengan jumlah tiga kali dari jumlah Pejabat yang ada untuk  mengantisipasi perubahan yang ada dalam Masyarakat dalam rangka membantu Pimpinan Daerah dalam pembuatan kebijakan.