KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH JL. Basuki Rahmat NO. 1 Telp (0322) 313449 LAMONGAN E-mail : kppd@lamongankab.go.id web site : http://lamongankab.go.id/instansi/litbang/ More »

Kerja Bakti

Kerja Bakti Bukan Hanya Untuk Adipura More »

PENELITIAN RESTRIBUSI PENDAPATAN PASAR HEWAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Kerjasama; KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LITBANGDA) KABUPATEN LAMONGAN Dengan LPPM UNISLA LAMONGAN TAHUN 2011 More »

Gerak Jalan Mayangkara

Gerak jalan mayangkara adalah gerak jalan dengan rute sejauh 22 KM yang dimulai dari gedung Mayangkara yang berada di Kecamatan Mantup dan berakhir di depan Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. More »

 

TERM OF REFERENCE ( TOR ) KEGIATAN PENELITIAN POTENSI PAD SEKTOR IZIN REKLAME DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Izin Reklame Izin yang diberikan kepada Badan atau orang / perorangan untuk menyelenggarakan/ memasang reklame dalam jangka waktu tertentu.

Siapapun yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasangan reklame berkewajiban untuk meminta izin kepada Pemerintah setempat.

Undang-Undang No. 129 Tahun 2012  menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah  ( PAD )

sebagai salah satu Pembiayaan Daerah berasal dari :

(a) Hasil Pajak Hotel.

(b) Hasil Retribusi Restoran.

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(d) lain-lain PAD yang sah.

Banyak kajian akademis menemukan bahwa, kecilnya PAD disebabkan beberapa hal :

(a) Intensifikasi yang rendah, dimana pendapatan dari pajak, retribusi maupun dari hasil Badan Usaha Milik Daerah tidak dilaksanakan secara optimal.

(b) Lemahnya perhatian terhadap usaha-usaha ekstensifikasi sektor-sektor potensial yang menjadi sumber pemasukan bagi Daerah.

TERM OF REFERENCE ( TOR ) KEGIATAN PENELITIAN POTENSI PAD SEKTOR PERUSAHAAN DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

 Kabupaten Lamongan memiliki 4 (empat) Perusahaan Daerah (PD), antara lain :

  1. PD BPR Bank Daerah Lamongan
  2. PDAM Kabupaten Lamongan
  3. PD Aneka Usaha Lamongan Jaya
  4. PD Pasar Kabupaten Lamongan

Undang-Undang No. 129 Tahun 2012  menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah  ( PAD )

 sebagai salah satu Pembiayaan Daerah berasal dari :

(a) Hasil Pajak Hotel.

(b) Hasil Retribusi Restoran.

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(d) lain-lain PAD yang sah.

Banyak kajian akademis menemukan bahwa, kecilnya PAD disebabkan beberapa hal :

(a) Intensifikasi yang rendah, dimana pendapatan dari pajak, retribusi maupun dari hasil Badan Usaha Milik Daerah tidak dilaksanakan secara optimal.

(b) Lemahnya perhatian terhadap usaha-usaha ekstensifikasi sektor-sektor potensial yang menjadi sumber pemasukan bagi Daerah.

TERM OF REFERENCE ( TOR ) KEGIATAN PENELITIAN DAMPAK PERKEMBANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN BPR DI KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggota/nasabah memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. KSP dan BPR berusaha untuk, “mencegah para anggota/nasabah terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya “

KSP dan BPR merupakan kunci besar dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Keduanya menyediakan pelayanan sederhana yang diperlukan oleh masyarakat kelas bawah dalam mencari jalan keluar dari keadaan yang susah, KSP dan BPR berupaya membantu masyarakat Indonesia. Dengan keterlibatan KSP, BPR dan Pemerintah  secara tegas dan berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Akhir-akhir ini, jumlah KSP dan BPR di Kabupaten Lamongan semakin bertambah. Diharapkan perkembangan KSP dan BPR ini bisa membantu masyarakat dan UKM dalam menjawab permasalahan ekonomi dan permodalan.

 II. LANDASAN HUKUM

  1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan;
  2. Undang – Undang no. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
  3. Undang – Undang no. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Reopublik Indonesia Nomor 3591 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal penyertaan Pada Koperasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740 ) ;

 

 

Baca Selengkapnya Disini

Litbang Study Banding

4Kantor Penelitian dan Pengambangan Daerah Kabupaten Lamongan Melakukan konsultasi dan study banding ke beberapa Instansi Pemerintah di antara lain adalah ke Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Balitbang dan Diklat Kabupaten Pasuruan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, tanggal 03 Pebruari 2015 untuk ke balitbang provinsi jawa timur, pada tanggal 10 Pebruari 2015 ke  Balitbang dan Diklat pasuruan dan untuk  tanggal 12 Pebruari 2015 ke Balitbang malang. Rombongan Konsultasi dan study banding dipimpin Langsung  oleh Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan  Drs. Miftahul Arifin, M.Si dan satu staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan.5

Studi banding dan Konsultasi diadakan dalam rangka  mempertahankan eksistensi dan penguatan Kantor Litbangda Kabupaten Lamongan, Penerapan Tupoksi Kantor Litbangda masih mengalami kesulitan, Agar dapat berperan dalam rangka ikut serta meningkatkan SDM (Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat), pada kabupaten / Kota Madya se jawa timur baru terbentuk enam badan dan satu kantor serta sebagai persiapan tindak lanjut terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.