Profil

kepada dinas-1

PUBLIKASI  PROFIL KETENAGAKERJAAN  

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun terus berkembang secara variatif dan silih berganti, mulai dari tenaga kerja itu sendiri hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Merupakan tanggungjawab kita bersama untuk mencarikan solusinya agar permasalahan ketenagakerjaan ini tidak menjadi beban berkepanjangan. Sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menentukan kebijakannya terkait ketenagakerjaan,  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan  menyusun Profil Publikasi   yang berisi data – data   ketenagakerjaan yang menginformasikan bagaimana ketersediaan serta karakteristik Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan,  sehingga dapat   diketahui   faktor-faktor   apa   yang  menjadi   penyebab   terjadinya   masalah ketenagakerjaan. Dengan data yang akurat dan terpercaya tersebut diharapkan sebagai pengambil kebijakan, Pemerintah Kabupaten Lamongan  dapat menemukan cara penanggulangannya yang tepat, efektif dan efisien.

Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan  Tahun 2013 berisikan data-data yang  terdapat  di  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.  Informasi mengenai ketenagakerjaan seluruhnya dicakup dalam publikasi ini. Bahasan pertama yang ada dalam buku ini adalah Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Tujuan serta Konsep dan Definisi yang ada dalam bidang ketenagakerjaan. Dilanjutkan   bahasan kedua   yang berisi   data   rinci  mengenai ketenagakerjaan. Disini akan dibahas  masalah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan  Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengangguran, Angkatan Kerja dan Penduduk yang Bekerja.

Penempatan    dan    Perluasan   Kesempatan    Kerja   yang    mengulas   tentang Lowongan, Penempatan, Bursa Kerja Khusus, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta diuraikan dalam bahasan ketiga. Bahasan keempat adalah Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja yang berisi tentang Organisasi Pekerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Upah Minimum Kota dan Perselisihan Hubungan Kerja.

Memasuki     Bahasan     kelima     adalah     Perlindungan     dan     Pengawasan Ketenagakerjaan.  Adapun  isinya  mengenai  Perusahaan dan  Tenaga  Kerja,  Kriteria Perusahaan,  Pembentukan  Panitia  Pembina  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dan Pelayanan Kesehatan.  Bagian  selanjutnya,  pengguna  data  dapat  melihat  tabel-tabel lainnya yang merupakan data ketenagakerjaan.  Serta bagian terakhir adalah penutup yang merupakan rangkuman pembahasan menyeluruh dari Buku Profil Ketenagakerjaan.

VISI DAN MISI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMONGAN

Bahwa dalam mengantisipasi meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat dan berkembangnya masalah  ketenagakerjaan   yang   kompleks   dan multidimensi maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempersiapkan diri agar tetap eksis berkesinambungan dan  senantiasa mengadakan upaya perubahan menuju arah perbaikan, untuk itu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan menetapkan :

V I S I :

TERWUJUDNYA     KESEJAHTERAAN      MELALUI     PEMBANGUNAN     BIDANG      SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

M I S I :

  1. Peningkatan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial
  2. Meningkatkan kualitas calon pencari kerja dan pencari kerja
  3. Meningkatkan  kualitias  pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  dan  perluasan kesempatan kerja
  4. Menciptakan  hubungan  industrial  yang  harmonis  antara  pengusaha,  pekerja, pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.
  5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan terhadap norma kerja dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

TUJUAN :

  1. Melaksanakan    peningkatan    kualitas     kerja    melalui    pelatihan    sehingga terwujudnya tenaga kerja yang terampil untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja serta kesejahteraan tenaga kerja.
  2. Melaksanakan pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja melalui program penempatan   di   dalam   negeri   maupun   luar  negeri   dengan   menggunakan mekanisme Bursa Tenaga Kerja.
  3. Melaksanakan pembinaan perlindungan tenaga kerja, pengawasan norma kerja, kesehatan dan  keselamatan kerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
  4. Mewujudkan    informasi   ketenagakerjaan    yang   handal    melalui   pelayanan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
  5. Melaksanakan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian.

SASARAN :

  1. Para pencari kerja dapat ditempatkan bekerja di dalam maupun luar negeri.
  2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
  3. Pembinaan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
  4. Pengembangan budaya usaha mandiri.
  5. Perlindungan tenaga kerja/pekerja
  6. Peningkatan Kesejahteraan pekerja.
  7. Pengembangan pemagangan kerja melalui kerja sama dengan perusahaan lokal maupun negara lain.
  8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

     I. Latar Belakang

Tenaga Kerja merupakan faktor pendukung perekonomian suatu Negara. Untuk memajukan  perekonomian  suatu  Negara diperlukan  tenaga  kerja  yang  berkualitas. Sebagai modal pembangunan, tenaga kerja bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan system ekonomi kerakyatan. Suksesnya proses pembangunan mempunyai korelasi yang positif dengan kualitas dan efektifitas sumber daya manusia (SDM). Berbagai  kebijakan   dan   strategi   telah   ditempuh   untuk  mencapai   tujuan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, sesuai dengan kondisi dan sumber daya alam yang tersedia di Kota Surakarta. Profil SDM merupakan suatu informasi masukan untuk mengevaluasi  pembangunan ekonomi sebelumnya dan merencanakan tahapan pembangunan  selanjutnya.  Tersedianya informasi  data  ketenagakerjaan  yang  cukup rinci dengan ruang lingkup yang cukup luas diupayakan oleh  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan,  yang diperoleh  melalui   data – data yang  telah dihimpun oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

Data  tersebut   merupakan bahan   masukan   yang  sangat  penting  untuk  perencanaan dan  evaluasi  program pengembangan SDM  serta ketenagakerjaan. Pergerakan dan data sektor tenaga kerja dapat dipantau perkembangannya untuk dianalisa dan ditindak lanjuti oleh pengambil kebijakan.

   II. Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk melihat profil ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan pada  tahun   2013.  Profil  ini  mencakup jumlah angkatan  kerja,  tingkat  partisipasi angkatan kerja, tingkat  pengangguran, sektor lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan dan pekerja anak.   Selain itu  data-data sekunder dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  juga  ditampilkan untuk  melihat bagaimana partisipasi  aktif setiap pencari kerja dan kebutuhan tentang tenaga kerja.

III. Konsep dan Definisi

A. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia atau suatu wilayah daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

B. Umur

Umur  seseorang dapat  diketahui bila tanggal, bulan  dan tahun kelahiran diketahui. Penghitungan  umur menggunakan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.

C. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

D. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang  dan   atau   jasa  baik   untuk   memenuhi   kebutuhan   sendiri  maupun   untuk masyarakat

E. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

G. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti menunggu panen,  pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Di samping itu mereka   yang   tidak   mempunyai   pekerjaan   tetapi   sedang   mencari/mengharapkan memperoleh pekerjaan juga masuk dalam angkatan kerja.

H. Bekerja

Bekerja   adalah   mereka   yang   selama   seminggu   sebelum   pencacahan   melakukan pekerjaan atau  bekerja dengan maksud    untuk    memperoleh    atau   membantu memperoleh  penghasilan  atau  keuntungan  selama  paling  sedikit  satu  jam  selama seminggu yang lalu dan tidak terputus.

I. Sementara Tidak Bekerja

Sementara Tidak Bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti :

  • pekerja  tetap,  pegawai  pemerintahan  atau  swasta  yang  sedang  tidak  bekerja karena  cuti,   sakit,  mogok,  perusahaan  menghentikan kegiatannya  sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
  • Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karenasakit,  menunggu  panen  atau  menunggu  hujan  untuk  menggarap  sawah  dan sebagainya.
  • Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat dan sebagainya sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya.

J. Mencari Pekerjaan

Mencari  pekerjaan  adalah  usaha  untuk  mendapatkan  pekerjaan  bagi  mereka  yang belum pernah bekerja, atau mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan, atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali.

 K. Pencari Kerja

 Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang memnganggur dan mencari pekerjaan maupun   yang   sudah   bekerja   tetapi   ingin   pindah   atau   alih   pekerjaan   dengan mendaftarkan diri kepada  pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

L. Bukan angkatan kerja

Bukan  angkatan  kerja  adalah  kelompok  penduduk  yang  selama  seminggu  yang  lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti:

  • Sekolah yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah
  • Mengurus  rumah  tangga  yaitu  mereka  yang  kegiatan  utamanya  mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.
  • Lainnya adalah kegiatan selain tersebut di atas, seperti olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

 Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan  kerja terhadap penduduk usia kerja (dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100).

Pengangguran

Pengangguran  adalah  Penduduk  Angkatan  Kerja  dengan  kegiatan  sedang  mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Lapangan usaha

Lapangan   usaha   adalah   bidang   kegiatan   dari   usaha/perusahaan/instansi   tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja, meliputi :

  1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan;
  2. Pertambangan dan Penggalian Industri;
  3. Listrik, Gas dan Air Minum;
  4. Konstruksi
  5. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
  6.  Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
  7.  Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan
  8.  Jasa-jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan dan Lainnya

Status pekerjaan

Status pekerjaan adalah status kegiatan usaha seseorang yang sedang bekerja, meliputi:

(1) Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain
(2) Berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap
(3) Berusaha dibantu buruh tetap
(4) Buruh/karyawan/pekerja dibayar
(5) Pekerja bebas pertanian
(6) Pekerja bebas non pertanian
(7) Pekerja keluarga

Jenis pekerjaan

 Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang yang bekerja, yang dibagi dalam 8 golongan besar yaitu :

 (1) Tenaga professional
 (2) Kepemimpinan dan ketatalaksanaaan
 (3) Pejabat pelaksanaan, Tenaga tata usaha
 (4) Tenaga usaha penjualan
 (5) Tenaga usaha jasa
(6) Tenaga usaha pertanian
 (7) Tenaga produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar
 (8) TNI/Polri

Perusahaan adalah :

  1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan,  atau milik badan hukum, milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  2. Usaha-usaha   sosial   dan   usaha-usaha   lain   yang   mempunyai   pengurus   dan mempekerjakan  orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pelatihan Kerja

Pelatihan    Kerja    adalah    keseluruhan    kegiatan    untuk     memberi,    memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk memper-temukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemam-puannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

 Tenaga Kerja Asing

 Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

 Hubungan Industrial

 Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam  proses   produksi  barang  dan  atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur  pengusaha, pekerja/buruh,  dan  pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD 1945.

 Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat Pekerja/Serikat  Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh  baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan membela serta  melindungi hak  dan  kepentingan  pekerja/buruh  serta  meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Lembaga Kerja Sama Bipartit

Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

Lembaga Kerja Sama Tripartit

 Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi dan konsultasi dan musyawarah tentang  masalah  ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah.

 Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan  adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

 Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat  pekerja/buruh atau beberapa pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung  jawab  di   bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha  dan  beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha  yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perselisihan Hubungan Industrial

 Perselisihan  Hubungan  Industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh  karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan  dan  perselisihan  pemutusan   hubungan  kerja  serta  perselisihan  antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Mogok Kerja

Mogok  Kerja  adalah  tindakan  pekerja/buruh  yang  direncanakan  dan  dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat perkerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

 Pemutusan Hubungan Kerja

 Pemutusan  Hubungan  Kerja  adalah  pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

 Upah
 
Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai  imbalan   dari  pengusaha  atau pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan  bagi pekerja/buruh  dan  keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.