HARGA KEBUTUAN POKOK PADA 4 (EMPAT) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

MINGGU KE IV

HARGA KEBUTUAN POKOK PADA 4 (EMPAT) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

MONITORING MG III OKTOBER MONITORING MG II OKTOBER

HARGA KEBUTUAN POKOK PADA 4 (EMPAT) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

1jpg

selanjutnya 

http://lamongankab.go.id/instansi/diskoperindag/wp-content/uploads/sites/37/2014/10/2jpg.jpg

HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA DI TINKAT ECERAN PADA 4 KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

minggu ke 1 b

UU KOPERASI Dibatalkan MK, Koperasi di Indonesia Diminta Ubah Anggaran Dasar

 

YOGYAKARTA – Perubahan anggaran dasar harus dilakukan seluruh koperasi di Indonesia secepatnya.

Hal itu harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

"Koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum karena UU ini pernah berlaku sebagai hukum positif namun tetap harus menyesuaikan kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksananya," kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto di Yogyakarta, Rabu (20/8/2014), dalam acara Workshop Pengembangan Koperasi di DIY bertema Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Global.