Tupoksi

(1)      Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :
a.    menyiapkan bahan-bahan dalam rangka merumuskan produk-produk hukum ;
b.    melakukan koordinasi dalam rangka perumusan produk-produk hukum ;
c.    meneliti dan menyusun produk-produk hukum di daerah yang meliputi :
1)    Peraturan Daerah ;
2)    Peraturan Bupati ;
3)    Instruksi Bupati ;
4)    Perjanjian dan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) ;
5)    Naskah-naskah hukum lainnya.
d.    menyediakan/mengajukan konsep/draft produk-produk hukum kepada Kepala Daerah ;
e.    melakukan pembinaan produk-produk hukum di daerah ;
f.    menyiapkan dan menyusun instrumen perjanjian kerjasama ;
g.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai      dengan tugas dan fungsinya.
(2)      Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :
a.    menginventarisasi semua permasalahan dan membuat telaahan hukum sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan ;
b.    memberikan bantuan/advis hukum kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terkait dengan tugas kedinasan dan kebijaksanaan daerah ;
c.    mengevaluasi dan menyusun  kegiatan bantuan hukum ;
d.    memberikan pertimbangan atas pengaduan masyarakat ;
e.    melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
f.    membentuk dan membina Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) ;
g.    menginventarisasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan KADARKUM ;
h.    menyusun rumusan bahan dalam rangka pembinaan hukum dan bantuan hukum ;
i.    melakukan pembinaan hukum kepada Pemerintahan Desa ;
j.    melakukan pembinaan hukum kepada semua organisasi di daerah ;
k.    melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan ;
l.    membuat rencana pembinaan hukum di daerah ;
m.    melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bantuan hukum ;
n.    membuat laporan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan ;
o.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)      Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas :
a.    menyusun program kerja Bagian Hukum ;
b.    mengevaluasi program kerja Bagian Hukum dalam tahun berjalan ;
c.    menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan yang akan diterapkan oleh Kepala Bagian Hukum termasuk pelaksanaan WASKAT ;
d.    menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Hukum ;
e.    mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum ;
f.    melakukan pengurusan tata usaha Bagian Hukum ;
g.    menghimpun dan menyiapkan pustaka hukum sebagai bahan pembuatan produk-produk hukum ;
h.    mengadakan pembinaan staf dalam rangka tertib administrasi di Bagian Hukum ;
i.    melakukan penomoran, pengundangan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk-produk hukum di daerah serta menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
j.    mengadakan pengendalian terhadap produk-produk hukum di daerah termasuk penyajian kembali kepada pimpinan terhadap produk-produk hukum yang telah dibuat ;
k.    memberikan informasi terhadap produk-produk hukum di daerah meliputi penyuluhan/sosialisasi produk hukum dan atau melalui jaringan informasi hukum ;
l.    menyusun rumusan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyuluhan hukum di Kabupaten Lamongan
m.    melakukan inventarisasi, pengendalian dan evaluasi (pengawasan represif) terhadap produk-produk hukum di daerah termasuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, serta Keputusan Satuan Organisasi di Daerah ;
n.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *