Author Archives: bag-hukum

SOSIALISASI 2014

Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum yakni memberikan/menyampaikan informasi kepada masyarakat, terhadap produk-produk Hukum yang telah disahkan untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat sebagai warga negara.
I.   MATERI
Sosialisasi Produk Perundang-undangan Tahun Anggaran 2014, meliputi produk Pemerintah Pusat dan Produk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, yang bersentuhan langsungdengan masyarakat secara umum antara lain meliputi :

  1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBLA)Kabupaten Lamongan;
  4. Penanganan Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara.

II.  PEMBERI MATERI
1. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Lamongan ;

2. Kasat Reskoba Kepolisian Resort Lamongan ;

3. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ;

4. Kepala Bagian  Pemerintahan  Desa  Setda  Kabupaten Lamongan

III. PESERTA

 

Peserta Sosialisasi pada masing-masing Kecamatan sebanyak 60 Orang terdiri dari unsur Kepala Desa/Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lnstansi terkaitdi Kecamatan dan Tokoh Masyarakat .
IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Sosialisasi produk perundang-undangan akan dilaksanakan pada Bulan Maret meliputi 6 Kecamatan di Kabupaten Lamongan bertempat di Pendopo Kecamatan.

V.  JADWAL PELAKSANAAN
Pelaksanaan Sosialisasi Produk Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Tanggal 07 Oktober 2014 Kecamatan Kembangbahu;

IMG_5978

2. Tanggal 08 Oktober 2014 Kecamatan Mantup;

IMG_6002

3. Tanggal 09 Oktober 2014 Kecamatan Sukorame;

IMG_6030

4. Tanggal 13 Oktober 2014 Kecamatan Karangbinangun;

IMG_6094

5. Tanggal 14 Oktober 2014 Kecamatan Maduran;

IMG_6122

6. Tanggal 16 Oktober 2014 Kecamatan Kalitengah .

IMG_6150

Sambutan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lamongan

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat mendorong bahkan mendukung tersedianya sarana layanan informasi hukum bagi masyarakat di Indonesia yang mudah, murah, tepat dan akurat. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan berharap dengan adanya Website JDIH Kabupaten Lamongan dapat memberikan informasi produk hukum Kabupaten Lamongan secara online dan updating sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Semoga Website JDIH Kabupaten Lamongan, dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bersifat terbuka dan aspiratif serta dapat diakses oleh setiap orang.

Kepala Bagian Hukum,

ttd

M.MUHAJIR, SH., MSi